Menurut data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), total transaksi yang mencurigakan dalam dugaan korupsi telah mencapai Rp984 triliun selama tahun 2024. Angka keseluruhan untuk berbagai tindak pidana, termasuk perpajakan, perjudian, dan narkotika, bahkan lebih tinggi, yaitu Rp1.459 triliun. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyatakan kekhawatirannya atas kerugian besar yang dialami negara akibat praktik korupsi tersebut. Ia menekankan perlunya kolaborasi antara lembaga penegak hukum seperti PPATK, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk memaksimalkan pengembalian aset negara.

Pada Jumat (18/4/2025), Kepala PPATK Ivan Yustiavandana melaporkan bahwa nilai transaksi yang dicurigai terkait dengan berbagai tindak pidana signifikan. Salah satu sektor yang paling dirugikan adalah administrasi publik, di mana aliran dana ilegal sangat meresahkan. Dalam tanggapannya pada Senin (21/4/2025), Sahroni menyoroti pentingnya efektivitas pengembalian kerugian negara sebagai prioritas utama. Menurutnya, angka fantastis tersebut harus menjadi alarm bagi semua pihak agar bekerja sama secara komprehensif.

Sahroni percaya bahwa dengan sinergi antarlembaga, proses pelacakan dan penahanan aset hasil korupsi bisa dilakukan lebih mudah. PPATK memiliki kemampuan untuk melacak transaksi secara detail, sehingga memudahkan langkah-langkah konkret lainnya seperti penyitaan aset atau uang hasil korupsi. "Langkah ini dapat memberikan dampak besar dalam mengurangi kerugian negara," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya upaya pencegahan yang lebih ketat melalui digitalisasi transaksi di kementerian dan lembaga pemerintah. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan tidak ada celah lagi yang bisa dimanfaatkan oleh individu untuk melakukan korupsi. "Tutup segala celah yang ada dan pastikan semua transaksi tercatat dengan jelas," tambahnya.

Meskipun sudah ada perkembangan positif dalam pengembalian kerugian negara, Sahroni tetap menekankan perlunya peningkatan lebih lanjut. Kolaborasi antara lembaga penegak hukum dan penggunaan teknologi modern menjadi kunci untuk memastikan integritas sistem keuangan nasional serta mendukung keadilan sosial.