Pertemuan antara Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Ahmad Zahid Hamidi, dengan Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, serta para menteri terkait membahas berbagai isu strategis. Dalam forum ini, fokus utama adalah penguatan kerja sama di bidang politik dan keamanan melalui pendekatan kolaboratif lintas instansi. Selain itu, pembahasan juga mencakup implementasi teknis perjanjian batas maritim yang telah ditandatangani sebelumnya dan langkah konkret dalam menangani ancaman keamanan lintas negara.
Indonesia menegaskan pentingnya sinergi bilateral untuk menjaga stabilitas wilayah ASEAN. Upaya bersama ini mencakup pengelolaan perbatasan darat dan laut, penanganan terorisme, penyelundupan barang dan manusia, serta illegal fishing. Langkah-langkah preventif berbasis intelijen kolaboratif menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
Pengelolaan Wilayah Perbatasan: Kolaborasi Lintas Instansi
Dalam upaya mengelola wilayah perbatasan secara efektif, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mengambil langkah-langkah konkret yang melibatkan berbagai pihak terkait. Fokus utama adalah pada implementasi perjanjian batas maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka yang telah ditetapkan sejak tahun 2023. Selain itu, demarkasi batas darat di Pulau Sebatik dan West Pilar juga menjadi prioritas untuk segera direalisasikan.
Kerja sama lintas instansi sangat ditekankan dalam proses ini. Menko Polkam Budi Gunawan menyampaikan bahwa pendekatan kolaboratif antarlembaga akan mencegah tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Pendekatan ini tidak hanya mencakup aspek teknis, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Forum internal yang digelar setelah pertemuan bilateral tersebut membahas rencana pelaksanaan teknis untuk memastikan semua pihak bekerja sesuai dengan kesepakatan yang telah disusun.
Penguatan Kerja Sama Keamanan: Solusi Preventif Berbasis Intelijen
Selain pengelolaan wilayah perbatasan, kedua negara juga berkomitmen untuk memperkuat kerja sama dalam menghadapi ancaman keamanan lintas negara. Isu-isu seperti terorisme, penyelundupan barang dan manusia, serta illegal fishing menjadi perhatian utama dalam forum ini. Menko Polkam menekankan pentingnya langkah preventif yang didukung oleh sistem intelijen kolaboratif antara Indonesia dan Malaysia.
Langkah-langkah preventif ini dirancang untuk mengantisipasi potensi konflik atau pelanggaran hukum sebelum terjadi. Melalui pendekatan ini, Indonesia dan Malaysia berharap dapat meningkatkan tingkat keamanan di wilayah perbatasan mereka. Selain itu, edukasi kepada masyarakat perbatasan juga menjadi bagian integral dari program ini. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Dengan sinergi yang kuat antara lembaga keamanan dan masyarakat lokal, diharapkan wilayah perbatasan dapat menjadi zona aman yang mendukung stabilitas regional ASEAN.