Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari wilayah Dapil Banten I melakukan kunjungan ke kantor DPP PDIP di Jakarta. Mereka membawa aspirasi masyarakat terkait isu penting yang mempengaruhi soliditas partai. Kunjungan ini juga bertujuan untuk mengevaluasi komitmen anggota DPR RI dari daerah pemilihan tersebut.

Para ketua PAC menyampaikan hasil temuan lapangan serta meminta evaluasi terhadap salah satu anggota DPR RI, Bonnie Triyana, terkait perannya dalam menjaga struktur partai. Selain itu, mereka juga mendukung hak Tia Rahmania berdasarkan amanat rakyat dan putusan pengadilan.

Penyerahan Aspirasi Masyarakat kepada DPP PDIP

Sejumlah ketua PAC PDIP dari wilayah Dapil Banten I mengambil inisiatif untuk mendekatkan suara rakyat kepada pimpinan tertinggi partai. Melalui penyerahan berkas yang dilakukan secara kolektif, mereka berharap agar pesan masyarakat dapat didengar langsung oleh Ketua Umum PDIP. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pandangan dan kebutuhan rakyat tetap menjadi prioritas.

Melalui kunjungan ke Kantor DPP PDIP, para ketua PAC yaitu Asep Safrudin, Budi, dan Ade Ayi Supriatna membawa dokumen yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Mereka menegaskan bahwa kedatangan mereka adalah bagian dari tanggung jawab sebagai kader partai untuk menjaga nilai-nilai inti PDIP. Dalam diskusi singkat dengan wartawan, Asep menjelaskan bahwa aspirasi ini termasuk dukungan terhadap Tia Rahmania yang dinilai sesuai dengan amanat hukum dan harapan publik. Para ketua PAC juga menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam setiap tindakan partai, baik itu terkait dengan pelaksanaan program maupun penanganan konflik internal.

Evaluasi Komitmen Anggota DPR RI: Kasus Bonnie Triyana

Selain menyampaikan dukungan terhadap Tia Rahmania, para ketua PAC juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap Bonnie Triyana. Mereka meminta DPP PDIP untuk meninjau ulang komitmen Bonnie dalam bekerja sama dengan struktur partai dan masyarakat. Hal ini dianggap esensial untuk menjaga integritas dan soliditas PDIP.

Dalam kesempatan tersebut, Asep menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi dasar permintaan evaluasi ini. Salah satunya adalah sikap Bonnie yang dinilai kurang selaras dengan visi dan misi partai. Menurut para ketua PAC, evaluasi ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan upaya nyata untuk memperkuat fondasi partai. Selain itu, putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang menyangkal tuduhan terhadap Bonnie juga menjadi acuan dalam pembahasan ini. Para ketua PAC menekankan bahwa semua proses harus berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan profesionalisme. Mereka juga berharap agar DPP PDIP dapat memberikan respons yang tepat guna menjaga kepercayaan publik terhadap partai.