Pada sebuah kasus yang mencerminkan dampak kebijakan imigrasi pemerintahan sebelumnya, Aditya Wahyu Harsono, seorang mahasiswa asal Indonesia berusia 33 tahun, menghadapi penangkapan oleh otoritas Amerika Serikat. Ayah dari seorang bayi berkebutuhan khusus ini ditahan secara tiba-tiba di tempat kerjanya setelah visa pelajarannya dicabut tanpa pemberitahuan. Keputusan hakim untuk melanjutkan kasus terhadap Aditya menambah ketidakpastian bagi keluarganya, termasuk istrinya yang merupakan warga negara AS.
Penangkapan Mengejutkan di Minnesota
Di tengah suasana musim semi di Minnesota, sebuah peristiwa tak terduga terjadi pada tanggal 27 Maret, ketika Aditya Wahyu Harsono diamankan oleh agen federal di ruang bawah tanah tempat ia bekerja sebagai manajer rantai pasokan di rumah sakit di Marshall. Penangkapan ini dilakukan hanya empat hari setelah status visanya dibatalkan secara rahasia oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) AS tanpa memberikan alasan yang jelas kepada pihak Aditya.
Selama interogasi berjam-jam, Aditya ditempatkan dalam situasi yang membingungkan dan menegangkan. Meskipun telah menikah dengan seorang warga negara AS dan memiliki tanggung jawab atas seorang anak berkebutuhan khusus, permohonannya untuk mendapatkan pertimbangan kemanusiaan ditolak oleh hakim imigrasi, Sarah Mazzie. Ia akan tetap berada dalam tahanan sampai sidang berikutnya yang dijadwalkan pada 1 Mei 2025.
Pengacaranya, Sarah Gad, menyatakan bahwa tindakan ini tidak hanya menunjukkan kekerasan administratif tetapi juga menciptakan rasa takut di kalangan komunitas imigran. "Sistem imigrasi telah disalahgunakan untuk melayani tujuan politik," ungkapnya.
Dampak dari insiden ini sangat dirasakan oleh keluarga Aditya, terutama istrinya yang dilaporkan mengalami syok dan kelelahan akibat tekanan mental yang dialami selama proses hukum berlangsung.
Kisah Aditya menjadi simbol dari ribuan cerita lain yang terjadi di AS, di mana individu dengan ikatan keluarga yang kuat dan kontribusi positif kepada masyarakat harus menghadapi ketidakpastian besar karena kebijakan imigrasi yang semakin ketat.
Berita ini mengingatkan kita tentang pentingnya empati dan pemahaman dalam pembentukan kebijakan publik. Peristiwa ini juga membuka diskusi lebih lanjut tentang perlunya reformasi sistem imigrasi agar lebih adil dan manusiawi.
Dari perspektif jurnalis maupun pembaca, kasus ini menyoroti betapa rentannya nasib seseorang dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan administratif yang sering kali tidak transparan. Ini adalah pengingat bahwa di balik setiap kebijakan ada nyawa manusia yang terkena dampak langsung, dan penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya bertindak sebagai alat kontrol tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.