Pemerintah Kabupaten Pemalang memilih lokasi yang tidak biasa untuk acara pengangkatan ratusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dengan latar belakang masalah sampah yang terus berlangsung, Bupati Anom Widyantoro menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada 298 CPNS di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pesalakan. Acara ini bertujuan untuk mengingatkan para pegawai baru tentang pentingnya pelayanan publik serta tanggung jawab mereka dalam menciptakan kepercayaan masyarakat.
Peristiwa ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyoroti tantangan lingkungan hidup yang belum terselesaikan. Melalui momen ini, para CPNS diharapkan dapat turut serta dalam menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah guna menyelesaikan isu-isu krusial seperti pengelolaan sampah secara efektif.
Bupati Pemalang, Anom Widyantoro, memilih lokasi unik yaitu TPA Pesalakan sebagai tempat pelaksanaan seremonial pengangkatan CPNS. Sebanyak 298 orang resmi diterima sebagai bagian dari tenaga administrasi daerah melalui proses ini. Tujuan pemilihan lokasi tersebut adalah untuk menyampaikan pesan mendalam bahwa setiap pegawai negeri harus selalu siap menghadapi segala situasi demi melayani masyarakat dengan baik.
Acara dilakukan dengan suasana yang cukup istimewa meskipun kondisi TPA tidak seindah gedung perkantoran. Namun, hal ini justru memberikan makna lebih besar bagi para CPNS yang hadir. Mereka diingatkan bahwa tantangan nyata dalam bekerja akan datang dalam berbagai bentuk, termasuk ketidaksempurnaan sistem maupun fasilitas. Selain itu, Bupati Anom berharap agar para pegawai baru ini dapat membawa perubahan positif dengan sikap disiplin dan komitmen tinggi terhadap pelayanan masyarakat. Melalui pendekatan ini, ia ingin membangun citra pemerintahan yang bersih dan transparan sehingga dapat dipercaya oleh warga.
Selain menjadi momen pengukuhan CPNS, acara ini juga mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menyelesaikan masalah lingkungan yang telah lama berkepanjangan. TPA Pesalakan sendiri menjadi simbol perjuangan terhadap tata kelola yang buruk dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dengan mengajak para pegawai baru ikut berpartisipasi dalam penyelesaian masalah ini, diharapkan langkah kolaboratif dapat diwujudkan.
Kondisi TPA Pesalakan saat ini masih menuai protes dari warga sekitar karena ketidakefektifan pengelolaannya. Beberapa kali akses pembuangan ditutup akibat kecaman dari masyarakat lokal. Oleh karena itu, pemerintah berencana untuk melibatkan semua pihak dalam mencari solusi terbaik. Para CPNS yang baru dilantik diharapkan bisa menjadi mediator yang efektif dalam menghubungkan aspirasi masyarakat dengan rencana strategis pemerintah. Dengan demikian, mereka bukan hanya sekadar abdi negara tetapi juga agen perubahan yang mampu menciptakan harmoni sosial dan lingkungan yang lebih baik bagi Kabupaten Pemalang.