Indonesia tengah menghadapi tantangan akibat kebijakan tarif baru yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) secara aktif memantau dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan nasional, khususnya pada perusahaan yang bergantung pada ekspor ke pasar AS. Dalam upaya mitigasi risiko gagal bayar, pemerintah melalui Kementerian Perekonomian telah melakukan serangkaian negosiasi untuk meminimalisir efek negatif. Sektor-sектор seperti tekstil, elektronik, furnitur, mainan, serta makanan dan minuman menjadi fokus utama dalam menjaga ketahanan industri domestik. Di sisi lain, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan perlambatan signifikan, dengan BI memperkirakan laju pertumbuhan berada di batas bawah antara 11%-13% secara tahunan.

Penerapan tarif impor baru oleh Presiden AS Donald Trump telah memicu kekhawatiran terhadap kemampuan perusahaan-perusahaan Indonesia dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyatakan bahwa koordinasi lintas sektor dibawah naungan Kementerian Perekonomian menjadi langkah strategis untuk meredam potensi dampak negatif. Industri-industri dengan pangsa ekspor besar ke AS seperti tekstil, elektronik, dan barang konsumsi menjadi prioritas dalam menjaga daya saing lokal. Upaya ini mencakup pengurangan biaya operasional tinggi serta penguatan regulasi untuk mencegah masuknya produk impor ilegal yang dapat mengganggu stabilitas pasar.

Selain itu, Mahendra juga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku usaha domestik dan pemerintah dalam mencari solusi alternatif selama proses negosiasi berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa industri Indonesia tetap kompetitif saat kesepakatan final dicapai. “Kami yakin bahwa melalui kerja sama yang solid, kita dapat menjaga kondisi pembiayaan agar tidak terganggu,” ujarnya.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menyoroti perlambatan pertumbuhan kredit perbankan yang mencapai hanya 9,16% secara tahunan hingga Maret 2025. Penyebab utamanya adalah kombinasi faktor permintaan dan penawaran. Beberapa sektor menghadapi tantangan sebagai dampak langsung dari kebijakan tarif AS, namun ada juga sektor-sektor lain yang masih menunjukkan potensi pertumbuhan positif. Dari sisi penawaran, meskipun minat bank untuk memberikan kredit tetap kuat, likuiditas domestik mengalami tekanan sehingga bank mulai mencari pendanaan dari luar negeri.

Ketahanan sistem perbankan secara umum tetap terjaga dengan baik. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) mencapai 26,3%, sementara rasio kecukupan modal berada di angka 27,01%. Meskipun demikian, tingkat kredit bermasalah atau NPL gross masih relatif rendah pada 2,18%. Langkah-langkah penguatan manajemen likuiditas melalui implementasi Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN) diharapkan dapat memacu distribusi kredit lebih optimal di masa mendatang.

Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, termasuk langkah-langkah regulasi dan kebijakan moneter yang tepat sasaran, harapan besar terletak pada kemampuan Indonesia untuk mempertahankan ketahanan ekonominya. Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan pemerintah akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, inovasi dalam mencari peluang baru di sektor ekspor maupun domestik akan menjadi faktor penting dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.