Seiring dengan meningkatnya kasus pinjaman online ilegal dan investasi bodong, Anggota Komisi XI DPR dari Dapil Banten II, Annisa M.A. Mahesa, menekankan perlunya edukasi keuangan yang kuat untuk membantu pekerja migran Indonesia (PMI) mengambil keputusan berutang secara bijak. Selama acara diskusi bertajuk "Perempuan Berdaya dan Cerdas Finansial Menyongsong Masa Depan Sejahtera," dia menyoroti bahaya praktik berutang tanpa perencanaan matang, terutama melalui platform pinjaman online konsumtif. Solusi yang ditawarkan adalah memanfaatkan akses pembiayaan legal serta meningkatkan kesadaran finansial.

Annisa juga menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan berbagai fasilitas pendanaan resmi dan terjangkau untuk mendukung usaha produktif PMI. Edukasi keuangan dianggap sebagai fondasi utama dalam menciptakan masa depan yang sejahtera bagi para perempuan pekerja migran.

Menghindari Risiko Pinjaman Ilegal

Banyak masyarakat, termasuk PMI, jatuh ke dalam jeratan pinjaman online ilegal akibat kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan. Annisa menjelaskan bahwa penggunaan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif sering kali memperburuk kondisi keuangan individu. Oleh karena itu, penting bagi PMI untuk memilih jenis pinjaman yang sesuai dengan tujuan produktif seperti modal usaha.

Dalam konteks ini, Annisa menyarankan agar para PMI lebih selektif dalam memilih sumber pinjaman. Dia menegaskan bahwa meskipun ada niat baik untuk berutang demi pengembangan bisnis, perencanaan yang tidak matang dapat berujung pada kerugian besar. Misalnya, jika pinjaman digunakan tanpa pertimbangan risiko atau analisis pasar yang tepat, hasilnya bisa menjadi bencana finansial. Untuk itu, dia mengajak PMI untuk memanfaatkan informasi resmi dari pemerintah, seperti situs OJK dan layanan konsultasi call center, guna mendapatkan pengetahuan lebih dalam sebelum mengambil keputusan.

Fasilitas Pendanaan Legal untuk PMI

Selain memberikan peringatan terhadap pinjaman ilegal, Annisa juga memperkenalkan berbagai program pendanaan resmi yang tersedia bagi PMI. Program-program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial yang aman dan terjangkau bagi para pekerja migran. Salah satu contohnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Khusus PMI, yang memberikan akses pembiayaan kepada mereka yang ingin memulai atau mengembangkan usaha.

Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan nasional seperti PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), bank milik negara, dan koperasi legal yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan finansial yang sehat bagi PMI. Annisa menekankan pentingnya literasi keuangan dalam membangun masa depan yang lebih baik. Dengan memahami cara mengelola keuangan secara cerdas, para perempuan PMI dapat menjadi agen perubahan dalam keluarga mereka, serta menghindari praktik-praktik finansial yang merugikan. Melalui langkah-langkah kecil namun strategis, harapan akan terciptanya generasi pekerja migran yang mandiri secara ekonomi semakin nyata.