Sistem pembayaran di Indonesia menjadi sorotan internasional, terutama setelah pemerintah Amerika Serikat mengkritisi kebijakan terkait QRIS dan GPN. Bank Indonesia (BI) memberikan tanggapan dengan menegaskan prinsip kerja sama yang adil serta saling menguntungkan antar negara. Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa sistem pembayaran nasional ini tidak bertujuan untuk membatasi akses luar negeri melainkan lebih kepada penyesuaian teknologi dan infrastruktur. "Kolaborasi antarnegara sangat bergantung pada kesiapan masing-masing sistem," ujarnya saat ditemui awak media.

Kinerja layanan pembayaran asing seperti Mastercard dan Visa tetap mendominasi pasar domestik meskipun sistem GPN telah dicanangkan. Menurut Destry, hal tersebut membuktikan bahwa keberadaan produk lokal tidak menutup peluang bagi penyedia layanan internasional untuk beroperasi di Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa kesepakatan kerja sama akan selalu dibuka bagi semua pihak asalkan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh kedua belah pihak. "Kami tidak melakukan diskriminasi, semua bergantung pada kemampuan teknologi," tegasnya.

Pengembangan sistem pembayaran nasional harus didukung oleh kolaborasi yang seimbang dan transparan. Dalam konteks globalisasi ekonomi, penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa inovasi teknologi dapat berjalan tanpa hambatan sambil tetap memperhatikan kepentingan nasional. Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur pembayaran agar dapat bersaing secara global tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dalam kerja sama internasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan semua pihak dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi finansial.