Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesiapan untuk bertemu dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang telah mengajukan delapan aspirasi, termasuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penasihat Khusus Presiden untuk Urusan Pertahanan Nasional, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, menyampaikan bahwa Prabowo tidak melihat aspirasi ini sebagai ancaman atau masalah serius. Namun, ia juga menegaskan bahwa keputusan terkait tuntutan tersebut harus mengikuti jalur konstitusional karena posisi Prabowo sebagai kepala negara tidak memberinya kewenangan untuk memenuhi permintaan itu secara langsung.

Kesiapan Prabowo untuk Menanggapi Aspirasi Purnawirawan TNI

Dalam suasana politik yang semakin dinamis di ibu kota Jakarta, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo Subianto bersedia membuka dialog dengan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Grup ini sebelumnya telah menyerahkan daftar aspirasi kepada pemerintah, salah satunya adalah tuntutan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berdasarkan informasi dari Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, penasihat presiden bidang pertahanan, pertemuan ini dijadwalkan untuk mendiskusikan langkah-langkah yang sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi.

Pada hari Senin (5/5/2025), Dudung menjelaskan bahwa sikap Prabowo tetap bijaksana dalam menghadapi berbagai aspirasi publik. Meskipun demikian, ia menekankan bahwa forum purnawirawan yang menyampaikan aspirasi tersebut tidak mewakili seluruh organisasi resmi purnawirawan TNI seperti Pepabri, PPAD, PPAL, dan PPAU. Dokumen yang diserahkan telah ditandatangani oleh lebih dari 300 mantan perwira tinggi TNI, termasuk tokoh-tokoh besar seperti Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno.

Dari perspektif jurnalistik, laporan ini menunjukkan betapa pentingnya dialog terbuka dalam sistem demokrasi modern. Meskipun ada perbedaan pandangan antara pihak pemerintah dan kelompok sipil, upaya untuk menciptakan ruang komunikasi tetap menjadi kunci stabilitas nasional. Langkah Prabowo untuk membuka peluang pertemuan mencerminkan nilai-nilai toleransi dan penghargaan terhadap aspirasi rakyat, meskipun keputusan akhir harus tetap berpijak pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku.