Menurut analisis ekonomi terbaru, Bank Indonesia (BI) diperkirakan memiliki ruang yang terbatas untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate pada tahun ini. Ekonom senior dari Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bahwa berbagai faktor global dan domestik mempengaruhi keputusan ini. Meskipun inflasi awal tahun cenderung rendah, efek sementara dari kebijakan diskon listrik akan mengembalikan inflasi ke tingkat normal pada bulan Maret atau April. Selain itu, defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan langkah BI.

Berbagai faktor lokal berperan penting dalam batasan penurunan suku bunga. Pertama, inflasi yang awalnya terkendali mulai menunjukkan tanda-tanda normalisasi pada beberapa bulan mendatang. Ini disebabkan oleh efek sementara dari kebijakan pemerintah, seperti diskon listrik, yang hanya berlangsung sebentar. Kondisi ini diperkirakan akan membawa inflasi kembali ke level 2% hingga akhir tahun. Defisit transaksi berjalan juga menjadi isu, dengan proyeksi peningkatan melebihi 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan tantangan ekonomi domestik yang perlu dipertimbangkan.

Faktor global tidak kalah pentingnya. Nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh dinamika internasional, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Presiden AS Donald Trump telah menerapkan serangkaian tarif yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan secara luas mempengaruhi ekonomi global. Ketidakpastian geopolitik juga menambah kompleksitas situasi ini. Dengan demikian, BI harus terus memantau kondisi global dan domestik untuk membuat keputusan yang tepat.

Kesimpulannya, meskipun ada potensi untuk menurunkan suku bunga, Bank Indonesia perlu berhati-hati mengingat berbagai faktor yang saling berkaitan. Inflasi yang akan normalisasi, defisit transaksi berjalan yang meningkat, serta fluktuasi nilai tukar rupiah akibat kondisi global, semuanya menjadi pertimbangan utama. BI akan terus menilai situasi secara berkala untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga.