Showbiz
Protes Etika Hakim dalam Kasus Perceraian Paula Verhoeven dan Baim Wong
2025-04-26

Kuasa hukum Paula Verhoeven mengajukan keluhan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Bawas MA) berkaitan dengan putusan perceraian kliennya dengan Baim Wong. Keluhan ini didasarkan pada hasil investigasi yang menemukan adanya tiga poin pelanggaran administratif selama proses persidangan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Isu-isu yang dilaporkan mencakup penggunaan sistem e-court, status putusan yang belum final, serta pelanggaran terhadap Undang-Undang perlindungan data pribadi.

Perselisihan ini dimulai ketika tim kuasa hukum Paula Verhoeven menemukan kejanggalan dalam metode pelaksanaan sidang pembacaan putusan. Menurut Siti Aminah Tardi, salah satu pengacara Paula, kesepakatan telah dibuat antara kedua belah pihak dan majelis hakim untuk menjalankan sidang melalui sistem elektronik tertutup seperti email. Namun, hal tersebut tampaknya tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur standar yang berlaku di lembaga peradilan agama.

Selain itu, poin kedua yang menjadi sorotan adalah status putusan itu sendiri. Menurut informasi dari kuasa hukum, putusan yang sebelumnya dianggap sebagai akhir dari kasus perceraian ternyata masih berada dalam tahap minutasi. Ini berarti dokumen tersebut belum secara resmi dimasukkan ke dalam sistem pengarsipan atau dipublikasikan di platform digital resmi Pengadilan Agama.

Masalah ketiga yang diangkat adalah pelanggaran terhadap privasi data pribadi. Dalam konteks ini, tim kuasa hukum Paula menyatakan bahwa ada elemen-elemen sensitif dalam putusan yang seharusnya tidak dipublikasikan secara luas tanpa izin tertulis dari pihak terkait. Hal ini dianggap melanggar aturan perlindungan data pribadi yang diatur dalam undang-undang.

Upaya protes ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama dalam konteks penanganan kasus-kasus pernikahan dan perceraian. Kuasa hukum Paula Verhoeven berharap agar Bawas MA dapat memberikan tanggapan yang tepat dan melakukan evaluasi mendalam terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

more stories
See more