Sebuah unjuk rasa besar-besaran yang diprakarsai oleh mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil sedang berlangsung di ibu kota negara, menentang pengesahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Acara ini dilaksanakan di depan Gedung DPR, Jakarta, dengan sekitar 1.824 personel keamanan dari berbagai instansi dikerahkan untuk memastikan jalannya aksi secara tertib. Kapolres Metro Jakarta Pusat menjelaskan bahwa rencana operasional pengamanan melibatkan kerja sama lintas sektor termasuk kepolisian, TNI, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya. Selain itu, upaya rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi dinamis di lapangan.

Pengesahan RUU TNI pada Kamis (20/3) telah menimbulkan kontroversi luas di kalangan publik. Para demonstran mengkritik langkah tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Untuk memastikan keamanan selama aksi protes, otoritas menempatkan tenaga keamanan di titik-titik strategis di sekitar Gedung DPR. Fokus utama dari strategi pengamanan adalah mencegah massa masuk ke dalam area gedung sambil tetap menjaga hubungan yang humanis dengan para peserta unjuk rasa.

Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa semua petugas pengamanan tidak membawa senjata dan diinstruksikan untuk bertindak persuasif serta mengedepankan pendekatan dialogis. Dia juga mengajak para koordinator lapangan dan orator untuk menyampaikan aspirasi mereka secara damai tanpa melakukan provokasi atau tindakan anarkis. “Kami ingin memastikan bahwa setiap individu dapat menyampaikan pandangannya secara aman dan teratur,” katanya saat konferensi pers.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum, otoritas juga memberlakukan kontrol arus lalu lintas situasional di sekitar lokasi aksi. Kendaraan yang melintas di sekitar Gedung DPR diminta untuk mematuhi instruksi dari petugas agar tidak mengganggu jalannya aktivitas unjuk rasa. Langkah ini diambil untuk meminimalisir potensi konflik antara peserta aksi dan pengguna jalan lainnya.

Walaupun ada ketegangan yang muncul akibat polemik terkait UU TNI, para pemangku kepentingan berharap bahwa aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan kedamaian dan saling hormat. Otoritas menekankan pentingnya menjaga keselamatan semua pihak yang terlibat dalam proses penyampaian aspirasi ini. Melalui pendekatan yang bijaksana dan komunikasi terbuka, diharapkan perbedaan pandangan dapat diselesaikan secara konstruktif demi masa depan yang lebih baik bagi semua elemen masyarakat.