Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), banyak pekerja migran Indonesia (PMI) yang menghadapi kesulitan finansial ketika kembali ke tanah air. Penyebab utama adalah kurangnya perencanaan keuangan, seperti tidak adanya tabungan serta menjadi korban penipuan. Friderica Widyasari Dewi dari OJK menekankan pentingnya literasi keuangan untuk mempersiapkan masa depan PMI.

Dalam diskusi terkait edukasi keuangan bagi PMI, disoroti bahwa mereka sering kali mengalokasikan penghasilannya untuk kebutuhan konsumtif atau bahkan menjadi korban modus penipuan. Oleh karena itu, OJK bersama Bank Indonesia (BI) dan Kementerian P2MI berupaya memberikan pelatihan kepada calon PMI agar dapat mengelola keuangannya secara bijak dan mempersiapkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa mendatang.

Pentingnya Perencanaan Keuangan bagi PMI

Banyak PMI yang mengalami kendala saat kembali ke Indonesia akibat kurangnya pemahaman tentang manajemen keuangan. Penghasilan mereka sering habis untuk hal-hal konsumtif tanpa menyisakan tabungan untuk masa depan. Friderica menyoroti bagaimana para PMI cenderung mengirim seluruh pendapatannya ke keluarga di Indonesia tanpa rencana investasi jangka panjang.

Lebih lanjut, penting bagi PMI untuk memiliki pemahaman dasar dalam mengelola keuangan dengan efektif. Dengan edukasi yang tepat, mereka dapat belajar cara mengirim uang ke Indonesia secara aman serta mempersiapkan dana untuk bisnis atau proyek produktif lainnya di masa depan. Misalnya, melalui pelatihan, PMI bisa memulai UMKM atau berinvestasi pada aset yang lebih bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka setelah pulang ke tanah air.

Edukasi dan Proteksi sebagai Solusi

OJK bekerja sama dengan BI dan Kementerian P2MI untuk memberikan edukasi kepada calon PMI sebelum mereka bekerja di luar negeri. Edukasi ini mencakup literasi keuangan, perlindungan hukum, serta strategi menghindari penipuan. Friderica menjelaskan bahwa edukasi tersebut bertujuan untuk memastikan PMI tidak hanya menjadi pahlawan devisa tetapi juga memiliki persiapan matang untuk masa depan.

Kerjasama lintas institusi ini menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi hak-hak PMI. Selain itu, edukasi yang diberikan juga mencakup informasi tentang risiko-risiko yang mungkin dihadapi di negara tujuan, seperti modus penipuan, love scam, dan investasi ilegal. Dengan pengetahuan yang cukup, PMI dapat mengambil tindakan pencegahan untuk melindungi diri mereka sendiri. Lebih dari sekadar memberikan informasi, program ini juga membantu PMI merencanakan langkah konkret untuk membangun fondasi ekonomi yang kokoh setelah kembali ke Indonesia.