Seorang politikus sayap kanan Prancis, Marine Le Pen, dijatuhi hukuman penjara empat tahun akibat terlibat dalam skema penggelapan dana Uni Eropa. Putusan ini juga menutup peluangnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2027. Skandal yang melibatkan National Rally (RN) dan beberapa tokoh seniornya berlangsung selama lebih dari satu dekade, antara tahun 2004 hingga 2016. Selain Le Pen, delapan anggota Parlemen Eropa lainnya juga dinyatakan bersalah atas kasus serupa.

Kronologi Hukuman Bersejarah Terhadap Tokoh Sayap Kanan

Pada hari Senin tanggal 31 Maret 2025, sebuah pengadilan di Paris memberikan keputusan final terhadap Marine Le Pen, pemimpin partai sayap kanan Prancis, National Rally (RN). Dalam sidang tersebut, Le Pen dinyatakan bersalah memanfaatkan dana Uni Eropa yang seharusnya digunakan untuk kantor anggota Parlemen Eropa, namun dialihkan ke struktur internal partai nasional. Akibatnya, ia dijatuhi hukuman penjara empat tahun, dengan setengah masa tahanannya dapat dilaksanakan di rumah menggunakan perangkat pemantau elektronik.

Selain hukuman penjara, Le Pen juga harus menerima larangan lima tahun untuk mengikuti pemilu, termasuk pencalonan sebagai presiden Prancis pada tahun 2027. Larangan ini langsung berlaku tanpa menunggu hasil banding. Pengadilan Konstitusional Prancis telah memastikan bahwa sanksi ini sesuai dengan hukum dasar negara tersebut.

Dalam kasus yang sama, delapan anggota Parlemen Eropa lainnya juga dinyatakan bersalah atas skema penggelapan dana serupa, dengan hukuman bervariasi mulai dari 12 bulan hingga tiga tahun penjara. Jordan Bardella, salah satu pemimpin RN, menyebut putusan ini sebagai "serangan tidak adil" terhadap demokrasi Prancis. Sementara itu, Perdana Menteri Hongaria Viktor Orban turut menyatakan solidaritasnya kepada Le Pen.

Skandal ini menjadi titik puncak dari kontroversi panjang yang melibatkan partai sayap kanan Prancis, menunjukkan kompleksitas hubungan antara institusi Uni Eropa dan partai politik nasional.

Putusan ini menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan dana publik, terutama bagi partai politik yang menerima dukungan dari lembaga internasional seperti Uni Eropa. Bagi pembaca atau jurnalis, kasus ini menegaskan bahwa korupsi dalam skala besar dapat terjadi bahkan di tingkat internasional, sehingga menjaga integritas dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama. Lebih jauh lagi, insiden ini bisa menjadi peringatan bagi semua pihak agar lebih selektif dalam memilih pemimpin yang benar-benar bertanggung jawab terhadap rakyatnya.