Di ibu kota Jerman, Berlin, pemerintah setempat baru-baru ini mengeluarkan perintah deportasi terhadap empat individu asing karena partisipasinya dalam protes pro-Palestina. Tindakan ini menimbulkan kontroversi dan dianggap sebagai upaya untuk membungkam suara oposisi politik, mirip dengan pendekatan yang diterapkan oleh pemerintahan Trump sebelumnya di Amerika Serikat. Perintah tersebut mencakup warga negara dari berbagai negara tanpa adanya hukuman kriminal terhadap mereka. Keputusan ini telah memicu kecaman luas, terutama dari kalangan aktivis hak asasi manusia.

Pada akhir tahun 2024, demonstrasi pro-Palestina merebak di Jerman, termasuk aksi menduduki gedung Universitas Bebas Berlin. Empat individu yang terlibat dalam gerakan ini—termasuk Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien, dan Roberta Murray—dituduh melanggar aturan migrasi meskipun tidak ada bukti pelanggaran hukum yang konkret. Mereka dihadapkan pada tuduhan serius seperti dukungan terhadap terorisme dan anti-Semitisme, hanya karena meneriakkan slogan-slogan tertentu atau terlibat konfrontasi ringan dengan petugas keamanan.

Alexander Gorski, seorang pengacara yang mewakili dua dari empat individu yang terkena dampak, menyatakan bahwa langkah ini sangat menyerupai taktik kaum ekstrem kanan. Ia menyoroti bagaimana perbedaan pandangan politik dapat digunakan sebagai alasan untuk mengeksploitasi status migrasi seseorang. "Ini adalah strategi yang dirancang untuk menakut-nakuti mereka yang ingin menggunakan hak-hak sipil mereka," tambah Gorski.

Surat elektronik internal yang berhasil diperoleh oleh The Intercept mengungkap tekanan politik kuat yang menjadi latar belakang keputusan ini. Bahkan, kepala badan imigrasi negara bagian Berlin menyuarakan keberatan atas rencana deportasi ini, tetapi permintaan mereka tampaknya diabaikan oleh pejabat tingkat lebih tinggi. Dalam waktu kurang dari sebulan, perintah deportasi ini dijadwalkan untuk dilaksanakan.

Kebijakan ini telah memperkuat kritik bahwa Jerman sedang mengambil jalur represif dalam menangani isu-isu politik sensitif. Para aktivis menegaskan bahwa tindakan semacam ini merupakan ancaman langsung terhadap kebebasan berbicara dan hak untuk melakukan protes damai. Banyak yang merasa khawatir bahwa langkah ini bisa menjadi preseden bagi pembatasan lebih lanjut terhadap hak-hak demokratis di masa depan.

Tindakan deportasi ini memunculkan pertanyaan serius tentang komitmen Jerman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. Para kritikus menilai bahwa Jerman tampaknya sedang mengulangi kesalahan masa lalu dengan memilih untuk menindas kelompok minoritas demi menjaga stabilitas politik. Situasi ini menunjukkan betapa kompleksnya hubungan antara kebijakan migrasi dan kebebasan berbicara di era modern.