Hubungan antara Rusia dan Ukraina kembali menjadi sorotan setelah pernyataan dari juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Ia menegaskan bahwa Rusia tidak mempersoalkan pengunduran diri Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebagai syarat utama untuk pembicaraan bilateral. Namun, ada kekhawatiran terkait legitimasi kesepakatan yang ditandatangani oleh Zelensky di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan pembaruan darurat militer yang telah dilakukan secara berkala sejak Mei lalu, serta ketentuan konstitusional yang mengatur peran presiden dan parlemen dalam situasi tersebut.

Pada wawancaranya dengan media Prancis Le Point pada 23 April 2025, Peskov menjelaskan posisi Rusia dengan lebih rinci. Menurutnya, meskipun Rusia tidak menuntut pengunduran diri Zelensky, pihaknya tetap skeptis tentang legalitas tindakan-tindakan yang diambil oleh pemimpin Ukraina tersebut. Kondisi darurat militer yang diperpanjang setiap tiga bulan dipertanyakan karena dampaknya terhadap stabilitas politik dan hukum di negara itu.

Lebih lanjut, Peskov menyebutkan bahwa konstitusi Ukraina memberikan ruang bagi Ketua Parlemen, atau Rada, untuk mengambil alih kewenangan presidensial jika dibutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa Moskow melihat peran parlemen sebagai entitas yang lebih stabil dibandingkan kepemimpinan presiden dalam konteks situasi darurat. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin akhir tahun lalu, yang menekankan pentingnya penandatanganan dokumen resmi oleh pemimpin Ukraina secara de jure.

Situasi ini mencerminkan kompleksitas hubungan internasional antara kedua negara. Di satu sisi, Rusia tampaknya mencoba membuka peluang dialog tanpa persyaratan keras seperti pengunduran diri Zelensky. Namun, di sisi lain, mereka tetap mempertanyakan dasar hukum dari tindakan pemerintah Ukraina dalam periode transisi ini. Pernyataan Peskov menunjukkan bahwa Rusia ingin memastikan bahwa semua kesepakatan masa depan memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat diakui secara universal.

Dengan perkembangan ini, tantangan besar masih menanti kedua belah pihak. Rusia berupaya menegosiasikan kerangka kerja yang lebih inklusif, sementara Ukraina harus mempertahankan legitimasi kepemimpinan nasionalnya di tengah situasi darurat yang terus berlangsung. Langkah-langkah konkret ke depan akan menentukan arah hubungan bilateral ini, termasuk kemampuan mereka untuk menyelesaikan isu-isu fundamental yang telah lama memecah belah kedua negara.