Sebuah kelompok korban penipuan yang terkait dengan kasus EDCCASH menyampaikan kekecewaan mereka akibat minimnya perhatian serius dari pihak berwenang. Dalam pertemuan dengan Komisi III DPR RI, para korban merasa bahwa laporan mereka diabaikan dan tidak diprioritaskan sebagai isu penting. Perwakilan Mitra Bahagia Berkah Bersama mengungkapkan bahwa upaya bertemu langsung dengan Kejaksaan serta Kepolisian juga belum membuahkan hasil, meskipun telah mendapatkan dukungan dari Wakil Komisi Kejaksaan RI.

Pengabaian Kasus EDCCASH oleh Otoritas Hukum Diprotes

Pada Senin (17/3/2025), sekelompok warga yang menjadi korban penipuan melalui platform EDCCASH menyuarakan keprihatinan mereka dalam RDPU bersama Komisi III DPR RI. Dalam forum tersebut, mereka menegaskan rasa frustrasi atas kurangnya tindak lanjut nyata dari institusi hukum, termasuk Kejaksaan dan Kepolisian. Menurut pernyataan mereka, permintaan untuk bertemu dengan pihak-pihak terkait selalu dihadapkan pada pengabaian atau penundaan tanpa alasan yang jelas.

Situasi ini semakin memperburuk kondisi korban, yang telah berusaha keras untuk memastikan bahwa kasus mereka diperhatikan. Salah satu langkah yang mereka ambil adalah mencari bantuan dari Babul Choir, Wakil Komisi Kejaksaan RI, yang berupaya menjembatani komunikasi antara korban dan otoritas terkait. Namun, usaha tersebut tampaknya tidak memberikan hasil signifikan.

Perwakilan korban juga mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah percakapan telepon dengan Ketua Kejaksaan RI Bekasi, yang dinilai kurang empati terhadap situasi mereka. Selain itu, rencana untuk menyerahkan rekaman bukti yang menunjukkan minimnya perhatian terhadap kasus ini ditolak karena keterbatasan waktu rapat. Rekaman tersebut kemudian diminta untuk diputar di luar forum.

Dalam suasana yang penuh harap, korban tetap berharap agar otoritas hukum dapat lebih responsif dan proaktif dalam menangani kasus ini, sehingga keadilan dapat ditegakkan.

Dari perspektif seorang jurnalis, kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan tanggung jawab institusi hukum terhadap masyarakat. Pengabaian terhadap laporan-laporan seperti ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk bekerja sama demi menciptakan lingkungan hukum yang adil dan transparan.