Pihak BPJS Kesehatan sedang mempertimbangkan kenaikan iuran pada Juli 2025, meskipun keputusan akhir masih dalam tahap pembahasan. Diskusi ini melibatkan berbagai aspek seperti penerapan standar kelas rawat inap (KRIS), penyesuaian manfaat paket hingga tarif rumah sakit. Direktur Utama BPJS Kesehatan menekankan perlunya menjaga agar peserta tidak mengalami pengurangan manfaat. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam membayar iuran dengan transparansi data pekerja. Sementara itu, Ketua Umum Kadin menyatakan bahwa rencana ini harus memperhitungkan kondisi ekonomi saat ini yang masih memberatkan bagi para pengusaha.

Penyesuaian Tarif: Solusi untuk Mencegah Defisit

Meskipun belum ada keputusan pasti, BPJS Kesehatan tengah mempertimbangkan kenaikan iuran sebagai langkah antisipasi terhadap potensi defisit. Ali Ghufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan, menegaskan bahwa penyesuaian tarif dilakukan setiap dua tahun sekali guna menyesuaikan dengan inflasi dan kondisi ekonomi nasional. Namun, selama lima tahun terakhir, iuran BPJS Kesehatan tetap stabil tanpa adanya kenaikan. Untuk mencegah kerugian lebih lanjut, BPJS Kesehatan juga memprioritaskan strategi antifraud dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran operasional.

Dalam konteks ini, Ali Ghufron menyoroti pentingnya peran asosiasi pengusaha, seperti Kadin, untuk melaporkan data pekerja secara jujur. Data tersebut menjadi dasar penghitungan iuran BPJS Kesehatan bagi para pekerja formal. Selain itu, kepatuhan pelaku usaha dalam membayar iuran secara tepat waktu diharapkan dapat memperkuat keuangan BPJS Kesehatan. Upaya ini bertujuan untuk menjaga kualitas layanan tanpa mengorbankan manfaat peserta. Meskipun demikian, Ali Ghufron menegaskan bahwa kenaikan iuran harus seimbang dengan kemampuan ekonomi peserta.

Tantangan Implementasi Standar Kelas Rawat Inap Baru

Selain kenaikan iuran, rencana penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) juga menjadi isu sentral dalam diskusi. Para pengusaha khawatir bahwa implementasi KRIS akan memberikan beban tambahan kepada operator rumah sakit. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan renovasi kamar rawat inap sesuai kapasitas baru yang ditentukan. Contohnya, pasien kelas satu hanya boleh berbagi ruangan dengan maksimal dua orang lainnya, sementara kelas dua memiliki kapasitas tiga hingga lima orang, dan kelas tiga mencakup empat hingga enam orang.

Kadin, melalui Ketua Umum Anindya Bakrie, menekankan perlunya mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional sebelum menerapkan rencana ini. Pengusaha mengkhawatirkan bahwa renovasi besar-besaran akan membebani biaya modal (capex) bagi rumah sakit swasta. Di sisi lain, Anindya menegaskan prinsip "mencegah lebih baik daripada mengobati" sebagai pendekatan yang lebih efektif dalam menjaga kesehatan masyarakat. Dengan demikian, solusi holistik diperlukan untuk mengatasi tantangan ini tanpa memberatkan semua pihak terkait.