Pemerintah Indonesia sedang melangkah menuju transformasi besar dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pembentukan Danantara. Rencana ini bertujuan untuk mengintegrasikan seluruh BUMN di bawah satu holding operasional, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, yang akan menjadi kendali utama hingga akhir Maret 2025. Sebanyak 13 emiten pelat merah telah memulai proses transfer saham mereka ke BKI. Proses ini dilakukan secara khusus di luar transaksi pasar modal, sesuai aturan pengecualian untuk kepentingan nasional.

Pengalihan Saham dan Transformasi Struktur Pengelolaan

Dalam upaya reorganisasi yang ambisius ini, sejumlah perusahaan publik milik negara seperti Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, Garuda Indonesia, dan Krakatau Steel telah menyerahkan sahamnya kepada BKI. Direktur Utama KSEI, Samsul Hidayat, menjelaskan bahwa mekanisme pengalihan ini berbeda dari praktik umum di pasar modal. Ia menyebut bahwa proses ini tercatat secara resmi dalam keterbukaan informasi BEI namun tidak melibatkan aktivitas perdagangan di bursa saham.

Pada pertemuan resmi di Istana Negara pada bulan Februari 2025, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa tujuan akhir adalah mencakup seluruh BUMN di bawah naungan Danantara. Saat ini, Danantara sudah mengelola tujuh BUMN besar. Menurut Dony, langkah ini akan diproses setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan target finalisasi pada akhir Maret 2025. Meskipun begitu, Lembaga Pengelola Investasi (INA) tetap terpisah dari struktur Danantara.

Selain itu, mekanisme pengalihan ini menggunakan sistem warkatm di KSEI, yang memungkinkan proses administratif dilakukan tanpa intervensi langsung dari pasar saham.

Para pihak terkait optimistis bahwa langkah ini akan meningkatkan efisiensi manajemen dan daya saing BUMN di tingkat global.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, transformasi ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Dari perspektif jurnalistik, langkah pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh BUMN ke dalam satu holding operasional menunjukkan komitmen kuat terhadap reformasi tata kelola perusahaan milik negara. Ini bukan hanya soal pemusatan pengelolaan, tetapi juga tentang menciptakan sinergi yang lebih kuat antar-BUMN. Melalui pendekatan ini, diharapkan muncul model bisnis yang lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan ekonomi global. Selain itu, pembentukan struktur superholding seperti Danantara dapat membuka peluang baru bagi investasi asing, sekaligus meningkatkan minat investor domestik terhadap saham-saham BUMN.