Aksi boikot produk yang dianggap terkait dengan Israel kini semakin marak di Indonesia. Meski dimaksudkan sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, langkah ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap perekonomian nasional. Para pemangku kepentingan menyatakan bahwa aksi boikot dapat berdampak pada sektor pekerjaan dan stabilitas ekonomi lokal, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih bijak agar solidaritas tidak merugikan kondisi dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti pentingnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi dari setiap tindakan protes ekonomi. Ia menekankan bahwa meskipun Indonesia mendukung perjuangan rakyat Palestina, langkah-langkah yang diambil harus tetap mempertimbangkan kestabilan ekonomi domestik. "Boikot tanpa pengetahuan yang cukup bisa salah sasaran dan justru mempengaruhi pelaku usaha lokal," ungkapnya.

Lamhot menjelaskan bahwa efek dari pemboikotan produk tertentu tidak hanya berdampak pada rantai distribusi internasional tetapi juga pada industri lokal yang saling terhubung. Misalnya, produk-produk yang diboikot mungkin memiliki hubungan dengan UMKM atau ritel lokal yang bergantung pada permintaan pasar. Hal ini tentunya dapat berujung pada pengurangan tenaga kerja jika permintaan turun drastis.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto, menambahkan bahwa penurunan penjualan akibat aksi boikot telah mencapai angka 40% untuk beberapa produk kebutuhan pokok. Data ini disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) dan menunjukkan potensi dampak serius bagi pekerja di sektor ritel dan manufaktur. Situasi ini diperparah oleh tekanan ekonomi global serta faktor-faktor lain seperti penurunan permintaan pasar.

Puncak dari tantangan ini adalah kasus PHK besar-besaran yang sudah mulai dirasakan di berbagai sektor. Salah satu contohnya adalah rencana PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk memberhentikan lebih dari 10.000 karyawan mulai Maret 2025. Meskipun tidak langsung dikaitkan dengan boikot, situasi ini menjadi indikator betapa rentannya kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Mendukung Palestina melalui solidaritas ekonomi memang layak dilakukan, namun harus disertai pemahaman mendalam tentang implikasinya. Pemerintah dan stakeholder terkait perlu aktif menyebarkan informasi komprehensif kepada masyarakat tentang bagaimana aksi boikot dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Solusi alternatif seperti mempromosikan produk lokal juga dapat menjadi jawaban atas tantangan ini.