Pengentasan Pengangguran: Langkah Nyata Menuju Kesejahteraan Nasional

Saat ini, Indonesia sedang menghadapi dilema serius antara penciptaan lapangan pekerjaan dan gelombang PHK massal yang tidak bisa diabaikan. Tantangan ini mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan janji pembukaan peluang kerja yang telah disampaikan kepada publik.

Proyek Infrastruktur Sebagai Penopang Ekonomi

Investasi proyek infrastruktur menjadi salah satu strategi utama dalam membuka lapangan kerja baru. Proyek-proyek tersebut meliputi bidang pertanian, perikanan, hingga pertambangan mineral yang semuanya memiliki potensi signifikan bagi ekonomi domestik. Misalnya, pengembangan infrastruktur di daerah pedalaman dapat meningkatkan produktivitas petani lokal dan memberdayakan masyarakat secara langsung.

Tidak hanya itu, pendekatan hilirisasi juga diharapkan dapat menambah nilai tambah produk-produk hasil bumi Indonesia. Dengan adanya pengolahan lebih lanjut sebelum diekspor, negara dapat meraih keuntungan lebih besar serta menciptakan ribuan lapangan pekerjaan baru di berbagai sektor industri.

Kondisi PHK Massal dan Dampaknya Terhadap Masyarakat

Fenomena PHK massal yang terjadi sejak tahun 2022 menunjukkan adanya ketidakstabilan di pasar tenaga kerja. Industri tekstil, garmen, dan alas kaki adalah beberapa sektor yang paling terdampak oleh situasi ini. Data dari Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jumlah pekerja yang terkena PHK meningkat hingga 20,2 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Perusahaan besar seperti PT Sritex dan PT Karya Mitra Budi Sentosa bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap puluhan ribu karyawan mereka. Akibatnya, angka pengangguran nasional pun semakin meningkat, dengan Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran mencapai 7,19 juta jiwa hingga Agustus 2024. Situasi ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN.

Regulasi dan Pengawasan yang Lebih Tegas

Kelemahan regulasi dan pengawasan menjadi salah satu penyebab utama melonjaknya angka PHK massal. Contohnya, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 yang menghapus persyaratan teknis untuk produk impor barang jadi membuat pasar tekstil lokal kewalahan menghadapi persaingan dengan barang impor murah dari China.

Diperlukan regulasi yang lebih tegas dan pengawasan yang efektif agar industri dalam negeri tetap kompetitif tanpa harus mengorbankan tenaga kerja nasional. Selain itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran aturan perdagangan juga perlu diperkuat agar praktik ilegal seperti penyelundupan barang dapat diminimalkan.

Strategi Holistik Untuk Menyerap Tenaga Kerja

Penciptaan lapangan kerja tidak hanya bergantung pada investasi infrastruktur saja. Pendekatan holistik yang melibatkan pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, serta kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan. Program-program pelatihan vokasional misalnya, dapat membekali masyarakat dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja modern.

Selain itu, dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga penting karena kontribusi mereka terhadap penyerapan tenaga kerja sangat signifikan. Melalui akses permodalan yang lebih mudah dan insentif pajak, UMKM dapat berkembang pesat sehingga menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.