Berita mengenai peluang pekerjaan sebagai Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) serta posisi lainnya di wilayah Jakarta telah menarik perhatian luas. Awal mula informasi ini tersebar melalui pesan berantai WhatsApp, yang menyebutkan adanya lowongan kerja termasuk dalam bidang pemadam kebakaran. Warga diminta untuk mendatangi langsung Balai Kota. Kabar ini memicu antrean panjang selama beberapa hari terakhir, meskipun pemerintah provinsi menjelaskan bahwa prosedur pendaftaran seharusnya dilakukan secara online atau melalui tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pesan berantai tersebut dengan cepat menciptakan antusiasme besar di kalangan masyarakat Jakarta. Sejak Senin hingga Rabu (23/4/2025), Balai Kota disesaki oleh ratusan pencari kerja dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga hingga mantan buruh pabrik. Salah satu pelamar, Sani, mengatakan bahwa meski ada klaim bahwa informasi ini adalah hoaks, kenyataannya justru membuktikan bahwa lowongan ini benar adanya.
Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim, membenarkan bahwa lowongan ini memang ada tetapi menegaskan bahwa arahan untuk datang ke Balai Kota adalah salah. Proses rekrutmen seharusnya dikelola oleh unit-unit administratif daerah seperti kecamatan dan kelurahan. Situasi ini menunjukkan ketidakselarasan informasi antara masyarakat dan instansi pemerintah. Akibatnya, Pemprov DKI harus bekerja ekstra dengan menyediakan fasilitas tambahan untuk para pelamar yang sudah hadir.
Ketidaksinkronan informasi lebih lanjut tercermin dari pengalaman seorang pelamar yang mengaku diberi instruksi oleh kelurahan untuk mengarahkan dirinya ke Balai Kota. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara tingkat lokal dan pusat. Untuk itu, Pemprov DKI berencana mengimplementasikan sistem pendaftaran berbasis digital melalui situs resmi mereka guna meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Cyril menekankan bahwa sistem baru ini bertujuan agar warga tidak lagi perlu repot-repot datang ke Balai Kota hanya karena informasi yang tidak jelas. Selain itu, dia juga menegaskan prinsip-prinsip yang akan dipegang teguh dalam proses rekrutmen, yakni efisiensi, efektivitas, transparansi, serta keadilan tanpa diskriminasi. Total jumlah lowongan yang tersedia untuk posisi PPSU pada tahun 2025 mencapai 1.652 posisi, dengan komitmen kuat untuk mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Dengan langkah-langkah ini, Pemprov DKI berharap dapat membangun mekanisme rekrutmen yang lebih inklusif dan profesional. Meskipun awalnya terjadi kebingungan akibat informasi yang simpang siur, pihak pemerintah berkomitmen untuk memberikan solusi yang tepat sambil tetap menjaga integritas proses seleksi.