Dalam perkembangan baru, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memanggil perwakilan Tools for Humanity (TFH), induk dari proyek Worldcoin dan WorldID, untuk memberikan klarifikasi atas kontroversi pengumpulan data retina lebih dari 500 ribu warga Indonesia. Langkah ini diambil setelah munculnya keluhan dari masyarakat yang merasa privasinya terancam melalui praktik "pemindaian mata". Pertemuan resmi tersebut berlangsung pada awal bulan Mei 2025, dengan fokus membahas lima aspek krusial mengenai regulasi, keamanan data, dan transparansi operasional.
Klarifikasi Terhadap Proyek Pengumpulan Retina di Indonesia
Pada hari Rabu, 7 Mei 2025, Komdigi menggelar pertemuan penting dengan perwakilan TFH guna menangani isu sensitif yang berkaitan dengan proyek pengumpulan data retina. Di tengah spekulasi publik tentang tujuan sebenarnya dari proyek ini, Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar menyatakan bahwa pihaknya telah mengajukan serangkaian pertanyaan mendalam kepada TFH. Dalam diskusi tersebut, lima poin utama menjadi sorotan: struktur bisnis dan ekosistem produk TFH, kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi, keamanan data biometrik yang dikumpulkan, status registrasi sebagai penyedia sistem elektronik, serta batas tanggung jawab antar entitas dalam ekosistem TFH.
Berlokasi di Jakarta, pertemuan ini dilakukan dengan nada serius, mencerminkan kekhawatiran Komdigi terhadap potensi pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data. Alexander Sabar menegaskan bahwa semua aktivitas digital harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk menjaga integritas data warga negara.
Dengan lebih dari 500 ribu data retina yang telah terkumpul, isu ini semakin memicu perhatian luas terhadap praktik etis dan transparansi perusahaan teknologi global saat beroperasi di wilayah baru seperti Indonesia.
Dari perspektif jurnalis, kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan ketat terhadap inovasi teknologi yang berkembang pesat. Meskipun kemajuan teknologi dapat membawa manfaat besar bagi masyarakat, langkah-langkah preventif dan regulasi yang tegas tetap diperlukan untuk melindungi hak-hak individu. Insiden ini juga menunjukkan urgensi pendidikan publik tentang risiko dan manfaat penggunaan teknologi biometrik, sehingga keputusan yang lebih bijaksana dapat diambil oleh masyarakat luas.