Pengadilan Tipikor Jakarta menyaksikan pengungkapan menarik dalam sidang kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan yang melibatkan terdakwa Hasto Kristiyanto. Mantan Anggota DPR, Riezky Aprilia, hadir sebagai saksi pada Rabu (7/5/2025). Dalam kesaksiannya, ia mengungkapkan bahwa permintaan untuk mundur sebagai caleg terpilih pada Pemilu 2019 demi Harun Masiku disampaikan oleh Saeful Bahri. Namun, Riezky meragukan keterlibatan langsung Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, dalam hal ini, menyebut cerita tersebut hanyalah "dongeng". Selama pemeriksaan, tim hukum Hasto mencoba mendalami validitas klaim-klaim ini dengan menanyakan bukti konkret seperti Surat Keputusan atau surat penugasan.

Dalam sidang tersebut, Riezky menjelaskan awal mula pertemuannya dengan Saeful Bahri di sebuah hotel di Singapura. Saat itu, Saeful meminta Riezky untuk mundur dari kursi legislatifnya, dengan alasan bahwa permintaan itu berasal dari Hasto Kristiyanto. Meskipun demikian, Riezky tetap skeptis terhadap klaim tersebut dan menyatakan bahwa tidak ada dokumentasi resmi yang mendukung permintaan tersebut.

Interogasi lebih lanjut dilakukan oleh Patra M. Zen, pengacara Hasto, untuk memastikan keabsahan pernyataan Riezky. Dia bertanya apakah Riezky benar-benar yakin bahwa instruksi itu datang dari Hasto. Dengan tegas, Riezky menjawab bahwa seluruh informasi tersebut hanya didasarkan pada ucapan Saeful Bahri tanpa adanya bukti tertulis maupun dokumen formal.

Sidang juga menyoroti pentingnya dokumentasi resmi dalam setiap proses pengambilan keputusan partai politik. Patra kemudian menekankan perlunya adanya SK atau surat penugasan yang jelas jika memang Saeful Bahri bertindak atas nama Hasto Kristiyanto. Namun, Riezky menegaskan bahwa tidak ada satu pun dokumen yang dia lihat atau terima saat diminta untuk mundur.

Sidang ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara individu-individu yang terlibat dalam kasus suap PAW anggota DPR. Keterangan Riezky menambah wawasan baru tentang dinamika internal partai politik serta pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Tanpa adanya bukti nyata, semua tuduhan tampaknya hanya berupa spekulasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berbagai aspek dari persidangan ini menunjukkan betapa pentingnya bukti fisik dalam memperkuat klaim hukum. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa meskipun beberapa pihak mengklaim adanya intrik politik dalam kasus ini, tanpa dokumentasi resmi, segala sesuatunya tetap bersifat subjektif dan sulit dibuktikan. Hal ini menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk meningkatkan standar profesionalisme dalam proses politik nasional.