Pada awal Mei 2025, upaya Pangeran Harry untuk memperoleh kembali pengamanan negara selama kunjungannya ke Inggris mengalami kegagalan setelah Pengadilan Banding Inggris menolak bandingnya. Keputusan ini menegaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh otoritas Inggris tidak lagi otomatis berlaku bagi mantan anggota Kerajaan yang tidak menjalankan tugas resmi. Situasi ini dipicu oleh keputusan Harry dan Meghan Markle pada tahun 2020 untuk mundur dari tanggung jawab kerajaan dan tinggal di Amerika Serikat.

Keputusan Pengadilan Banding Inggris pada 2 Mei 2025 mencerminkan sikap tegas terhadap permintaan Duke of Sussex. Hakim Geoffrey Vos menyatakan bahwa argumen hukum yang diajukan oleh Harry tidak cukup kuat untuk mengubah kebijakan Komite Eksekutif untuk Perlindungan Kerajaan dan VIP (Ravec). Dalam sistem mereka, keamanan disediakan secara spesifik sesuai dengan kasus masing-masing individu, alih-alih memberikan perlindungan permanen kepada semua anggota keluarga kerajaan. Hal ini menjadi dasar penolakan terhadap klaim Harry.

Hakim Vos menyoroti bahwa kekhawatiran pribadi Harry dapat dimengerti, tetapi itu tidak cukup sebagai landasan hukum yang valid. Ia menegaskan bahwa Ravec telah mengambil pendekatan masuk akal dalam menetapkan protokol keamanan. Selain itu, posisi Harry sebagai mantan anggota aktif kerajaan dan statusnya sebagai warga negara yang tinggal di luar negeri membatasi haknya atas perlindungan menyeluruh dari negara.

Situasi ini bermula ketika pasangan tersebut memilih untuk mundur dari tugas-tugas kerajaan pada tahun 2020. Keputusan tersebut membawa konsekuensi signifikan, termasuk hilangnya akses mereka terhadap pengamanan kerajaan. Sejak saat itu, Harry bergantung pada solusi alternatif untuk melindungi keselamatan dirinya dan keluarganya selama kunjungan ke Inggris. Namun, tanpa dukungan resmi dari negara, kunjungan-kunjungan tersebut bisa menjadi lebih kompleks dan mahal.

Pemerintah Inggris menyambut baik hasil putusan ini, menilai bahwa sistem keamanan mereka dirancang secara efektif dan proporsional. Mereka menegaskan bahwa perlindungan negara hanya tersedia untuk individu yang masih memiliki peran aktif dalam urusan kerajaan. Meskipun demikian, opsi perlindungan sementara tetap ada jika dibutuhkan.

Putusan ini tidak hanya berdampak pada frekuensi kunjungan Harry ke tanah airnya, tetapi juga menegaskan batasan hukum yang diterapkan terhadap mantan anggota keluarga kerajaan. Dengan demikian, prinsip bahwa perlindungan negara bukanlah hak mutlak bagi semua orang yang pernah terkait dengan keluarga kerajaan semakin jelas tercermin.