Pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan sikap bahwa vasektomi dianggap bertentangan dengan prinsip syariat Islam, kecuali dalam kondisi tertentu yang sesuai dengan ajaran agama. Ketua Bidang Fatwa MUI Pusat, Kiai Asrorun Niam Sholeh, menyampaikan pandangan ini setelah pertemuan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia di Tasikmalaya. Proses pembahasan menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan vasektomi tidak diperbolehkan karena sifatnya yang permanen dan berpotensi melanggar norma-norma agama.

Gagasan menjadikan vasektomi sebagai persyaratan untuk menerima bantuan sosial telah memicu kontroversi. Kiai Niam menekankan bahwa kebijakan seperti itu perlu dipertimbangkan kembali karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syar’i. "Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek hukum agama dalam pengambilan kebijakan," ungkapnya. Dia juga menyerukan agar semua kebijakan publik dibuat dengan dasar analisis mendalam sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik di masyarakat. Sikap bijaksana sangat diperlukan untuk menciptakan keharmonisan sosial.

Mengacu pada sejarah fatwa terkait vasektomi, MUI telah melakukan evaluasi berkala seiring perkembangan ilmu pengetahuan. Sejak tahun 1979, fatwa tersebut secara konsisten menyatakan bahwa vasektomi tetap terlarang karena dampaknya yang bersifat permanen. Meskipun teknologi modern membuka kemungkinan penyambungan kembali saluran sperma, tingkat keberhasilannya masih rendah sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk mengubah status hukum. Keputusan ini menunjukkan dinamika fatwa yang selalu beradaptasi dengan perkembangan zaman namun tetap teguh pada prinsip-prinsip agama.

Keputusan MUI menawarkan pelajaran penting tentang pentingnya dialog antara agama dan kebijakan publik. Dalam era modern, harmoni antara nilai-nilai agama dan inovasi teknologi harus menjadi prioritas utama. Setiap langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan pada pemahaman yang komprehensif dan inklusif, sehingga tidak hanya mencerminkan efisiensi administratif tetapi juga memperhatikan dimensi moral dan spiritual masyarakat. Hal ini akan memastikan bahwa semua kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat bagi semua pihak.