Majelis Kehormatan Hakim (MKH) mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berat kepada hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Negeri Medan, MS. Keputusan ini diambil setelah ditemukan bukti bahwa MS menerima sejumlah uang dari pihak terkait dalam perkara hukum. Sidang panel MKH melibatkan perwakilan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), dengan Siti Nurdjanah sebagai ketua sidang. Pelanggaran oleh MS melibatkan janji bantuan dalam penyelesaian 11 perkara, termasuk kasasi di MA. Meskipun MS membantah jumlah uang mencapai Rp1 miliar dan menyatakan telah mengembalikan uang tersebut sebagai utang, MKH tetap menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat.

Pengungkapan Kasus Korupsi oleh Hakim Ad Hoc di Medan

Pada hari Selasa, sebuah keputusan penting diambil oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH) terkait perilaku tidak etis seorang hakim ad hoc di Pengadilan Negeri Medan. Panel MKH, yang dipimpin oleh Wakil Ketua KY, Siti Nurdjanah, menemukan bukti kuat bahwa hakim bernama MS telah menerima pembayaran dari seorang advokat untuk membantu memengaruhi hasil 11 perkara pengadilan. Insiden ini terjadi dalam konteks penanganan perkara-perkara industri di wilayah Medan.

Sidang yang dihadiri oleh para anggota MKH, termasuk wakil dari MA seperti Agus Subroto, Noor Edi Yono, dan Imron Rosyadi, serta perwakilan KY, menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan MS melanggar aturan kode etik yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan KY Nomor 47 Tahun 2009. Selain itu, pelanggaran juga tercatat dalam Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 2 Tahun 2012 tentang pedoman perilaku hakim.

Walaupun MS mengakui menerima sejumlah uang, ia membantah tuduhan suap dengan alasan bahwa uang tersebut merupakan pembayaran utang lama yang sudah dikembalikan. Namun, MKH tetap menjatuhkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak hormat karena tindakan MS dianggap merusak integritas sistem peradilan.

Dengan putusan ini, MKH berharap dapat memberikan pesan jelas kepada semua pihak terkait akan pentingnya menjaga profesionalisme dan etika dalam lingkungan pengadilan.

Putusan ini menjadi perhatian serius bagi dunia hukum Indonesia. Sebagai seorang jurnalis, saya percaya bahwa tindakan tegas seperti ini sangat diperlukan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Setiap pelanggaran etika harus dijadikan pelajaran penting agar tidak terulang di masa depan. Langkah ini juga menunjukkan komitmen kuat dari lembaga pengawas untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam profesi hukum.