Di tengah maraknya konten kreator di media sosial, kasus Willie Salim yang melibatkan hilangnya rendang 200 kilogram menjadi sorotan publik. Dituduh menyindir perilaku masyarakat tertentu, pencipta konten ini justru berhadapan dengan tekanan hukum dan moral dari berbagai pihak.

HAK KEADILAN UNTUK KORBAN PENJARAHAN

Pengaduan Publik Terhadap Konten Kreator

Dalam era digital, setiap langkah seorang kreator konten bisa menarik perhatian luas, terutama jika kontennya memiliki elemen provokatif atau kontroversial. Seperti halnya Willie Salim, kisah hilangnya rendang raksasa di sebuah kota Sumatera memunculkan reaksi keras dari masyarakat. Banyak tokoh agama dan figur publik menuding bahwa kejadian tersebut direkayasa untuk menggambarkan kelompok tertentu sebagai pelaku negatif.Peristiwa ini tidak hanya menjadi perbincangan di kalangan pengguna media sosial tetapi juga merambah ranah hukum. Seorang bernama Muhammad Gustryan resmi melaporkan Willie Salim ke Polda Sumatera Selatan pada Sabtu, 22 Maret 2025. Laporan tersebut mencuatkan pertanyaan besar tentang batasan kreativitas dalam dunia digital dan bagaimana masyarakat mempersepsikan konten yang mereka konsumsi.Ketika konten viral seperti ini muncul, respons masyarakat sering kali dipengaruhi oleh narasi-narasi yang telah beredar. Alih-alih fokus pada kebenaran faktual, banyak orang cenderung mengambil posisi berdasarkan opini mayoritas, meskipun secara etis atau moral itu salah. Contohnya, ketika seseorang menjadi korban penjarahan, malah ditekan untuk meminta maaf kepada para pelaku.

Penilaian Arif Mirdjaja: Dunia Terbalik

Menurut Direktur Center for Inter-Religious Studies and Traditions (CFIRST), Arif Mirdjaja, situasi ini menunjukkan betapa paradigma masyarakat saat ini sudah terbalik-balik. “Bayangkan, jika Anda sedang memasak lalu masakan Anda dijarah ramai-ramai, kemudian ada kelompok mayoritas mendesak Anda untuk minta maaf. Ini sama saja dengan membela para penjarah dan menyalahkan korban,” tuturnya dalam wawancara eksklusif dengan MNC Portal, Senin (25/3/2025).Konsep ini dapat dirujuk pada filosofi "theodesi Leibniz," yang mengkritisi cara pandang dunia yang membenarkan tindakan salah karena alasan tertentu. Dalam konteks ini, Arif menyoroti fenomena yang sangat ironis—bagaimana masyarakat bisa memandang penjarahan sebagai sesuatu yang benar dan justru menyalahkan korban atas insiden tersebut.Masyarakat modern, menurut Arif, memiliki kecenderungan kuat untuk mengikuti arus pendapat mayoritas tanpa mempertimbangkan aspek moral. Hal ini terlihat dari berbagai kasus serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Misalnya, ketika truk sembako mengalami kecelakaan, bukannya membantu, masyarakat justru menjarah barang-barang yang ada di dalamnya. Fenomena ini mencerminkan budaya buruk yang turun-menurun, bahkan dipupuk oleh teladan pemimpin-pemimpin politik, budaya, agama, serta figur publik lainnya.

Budaya Penjarahan Massal: Sebuah Refleksi Sosial

Melihat lebih dalam, budaya penjarahan massal bukanlah fenomena baru di Indonesia. Peristiwa Mei 1998 adalah salah satu contoh nyata ketika kerusuhan dan penjarahan melanda hampir semua kota besar di Tanah Air. Kejadian tersebut mengungkap betapa mudahnya masyarakat terpengaruh oleh lingkungan sosial dan politik yang koruptif.Arif Mirdjaja, yang juga merupakan mantan aktivis reformasi 1998, menyoroti pentingnya evaluasi terhadap tindakan masyarakat. Ia menekankan bahwa perilaku buruk seperti pencurian massal tidak boleh dibenarkan apalagi dilegitimasi oleh narasi-narasi yang salah. “Saya tidak kenal Willie, tapi saya percaya bahwa dia harus didorong untuk melawan dengan jalur hukum. Tidak ada alasan bagi korban untuk diam ketika hak-haknya dilanggar,” katanya.Dalam konteks ini, Arif menyarankan agar Willie mengambil langkah konkret melalui proses hukum. Langkah-langkah tersebut antara lain melaporkan para penjarah rendang dan memberikan somasi kepada pihak-pihak yang mendeskreditkannya. Menurutnya, kebenaran tidak boleh ditundukkan oleh tekanan mayoritas. Hanya dengan mengedepankan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, justice dapat tegak dan keadilan dapat ditegakkan.

Refleksi Moral dan Etika dalam Masyarakat Digital

Dalam era digital, dimana informasi bergerak cepat dan sulit dikendalikan, penting bagi masyarakat untuk belajar membedakan antara fakta dan opini. Narasi-narasi yang tersebar di media sosial sering kali tidak mencerminkan kebenaran sepenuhnya, namun lebih kepada pengaruh psikologis dan emosional yang memicu reaksi spontan.Untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik, diperlukan kesadaran kolektif akan nilai-nilai moral dan etika. Budaya pencurian massal, misalnya, harus diakhiri melalui pendidikan dan penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, kasus Willie Salim dapat menjadi titik awal refleksi bersama tentang bagaimana kita memperlakukan korban dan menghargai hak-hak individu dalam masyarakat yang semakin kompleks.