Para pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam koalisi bernama Pandawa V, atau lebih dikenal sebagai Koalisi Ojol Nasional (KON), meminta pemerintah untuk menghentikan upaya komersialisasi status mereka menjadi pekerja formal. Mereka menegaskan bahwa hubungan kerja yang ada saat ini adalah kemitraan, meskipun belum didukung oleh regulasi yang adil dan seimbang. Di sisi lain, kebingungan muncul akibat desakan perubahan status menjadi pekerja tetap, yang dinilai tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Selain itu, para driver khawatir bahwa penyesuaian sistem ketenagakerjaan formal dapat merugikan mereka, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Oleh karena itu, mereka menyerukan solusi nyata yang mendukung kesejahteraan tanpa mengubah struktur kemitraan yang telah ada.

Menolak Perubahan Status: Keinginan Driver Ojol

Sejak awal, para pengemudi ojol menyadari bahwa mereka bekerja dalam skema kemitraan, bukan sebagai pekerja konvensional. Namun, tantangan utama terletak pada kurangnya regulasi yang melindungi hak-hak mitra secara adil. Meski demikian, driver ojol menegaskan bahwa mereka tidak ingin dimasukkan ke dalam sistem industri tenaga kerja formal, karena hal tersebut dianggap tidak relevan dengan kondisi mereka.

Meskipun isu seperti THR dan jaminan pensiun sering kali dibahas, Ketua Presidium KON, Andi Kristianto, menjelaskan bahwa aspirasi ini tidak sepenuhnya berasal dari komunitas pengemudi. Sebaliknya, narasi tersebut cenderung digunakan oleh kelompok tertentu demi mencapai tujuan politis tertentu. Selain itu, masalah usia juga menjadi faktor penting, di mana banyak pengemudi senior akan kesulitan jika harus mematuhi aturan ketenagakerjaan formal. Alih-alih membantu, langkah ini justru bisa membuat mereka tersingkir dari pekerjaan.

Pendekatan Alternatif untuk Kesejahteraan Driver

Berdasarkan pandangan para driver ojol, mereka lebih menghargai pendekatan praktis yang memberikan perlindungan sosial tanpa mengubah status kemitraan mereka. Hal ini termasuk kebijakan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar janji kosong.

KON menegaskan bahwa solusi terbaik adalah dengan memperkuat regulasi kemitraan agar lebih adil dan transparan. Alih-alih memaksakan pengemudi masuk ke dalam struktur hubungan industrial yang tidak sesuai, pemerintah disarankan untuk fokus pada inisiatif yang meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Contohnya, melalui program asuransi kesehatan, tabungan mandiri, atau pelatihan keterampilan tambahan. Pendekatan ini dianggap lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan beragam kalangan pengemudi, baik yang masih produktif maupun yang sudah berusia lanjut.