Pada tanggal 24 Februari 2025, Indonesia akan menyaksikan langkah strategis baru dalam manajemen aset negara melalui peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset perusahaan milik negara (BUMN) dan meningkatkan efisiensi investasi. Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN yang telah disahkan pada awal tahun ini, Danantara akan menjadi entitas hukum yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Salah satu fokus utama Danantara adalah pengelolaan dividen dari BUMN serta peningkatan kinerja operasional. Dalam menjalankan tugasnya, badan ini akan mengelola dividen dari holding investasi dan operasional, serta memfasilitasi penambahan atau pengurangan modal di BUMN berdasarkan hasil pengelolaan tersebut. Selain itu, Danantara juga memiliki wewenang untuk memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan tertulis dari Presiden. Kerjasama dengan pihak ketiga juga menjadi bagian integral dari strategi investasi Danantara.

Dengan modal awal sebesar Rp1.000 triliun, Danantara menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memperkuat ekonomi nasional melalui pengelolaan yang lebih efektif atas aset BUMN. Langkah ini bukan hanya tentang optimalisasi keuangan tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan regulasi yang jelas dan mekanisme pengawasan yang ketat, Danantara diharapkan dapat membawa manfaat signifikan bagi seluruh rakyat Indonesia, mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.