Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, telah mengambil keputusan tegas dengan memberhentikan Amirul Wicaksono dari posisinya sebagai Direktur IT Bank DKI. Keputusan ini diambil menyusul insiden teknis yang berdampak signifikan pada operasional bank tersebut sejak malam takbiran, 30 Maret 2025. Insiden ini menyebabkan nasabah tidak dapat melakukan transaksi selama beberapa waktu, memunculkan kekhawatiran terhadap layanan perbankan daerah tersebut. Dalam rapat tertutup pada 8 April 2025, Pramono menegaskan perlunya langkah hukum lebih lanjut dan pelaporan resmi ke Bareskrim Polri guna menjaga integritas pemerintahan serta memperkuat kepercayaan publik.

Dalam konteks kronologis, masalah teknis sistem informasi Bank DKI menjadi sorotan setelah ketidakmampuan nasabah untuk mengakses layanan finansial mereka. Peristiwa ini mencuat pada akhir bulan Maret lalu, tepatnya saat masyarakat sedang mempersiapkan diri untuk momen penting agama. Menyadari urgensi situasi, Gubernur Pramono Anung langsung mengambil sikap keras dalam pertemuan tertutup dengan direksi bank tersebut. Ia menyoroti pentingnya pengelolaan profesional serta transparansi dalam menyelesaikan konflik teknologi informasi yang dapat merugikan reputasi lembaga.

Lebih jauh, gubernur juga menekankan perlunya investigasi mendalam oleh otoritas penegak hukum nasional. Dalam pandangannya, insiden seperti ini tidak hanya menunjukkan kelemahan sistem internal tetapi juga potensi adanya keterlibatan pihak-pihak lain yang belum diketahui. Oleh karena itu, ia meminta semua elemen internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak ikut campur agar proses penanganan kasus ini tetap objektif dan berlandaskan hukum.

Selain aspek hukum, Pramono juga memiliki visi jangka panjang terkait Bank DKI. Ia berharap institusi ini dapat meningkatkan kapasitasnya sehingga layak melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menetapkan tenggat waktu enam bulan bagi manajemen bank untuk menyelesaikan seluruh kendala teknis yang ada. Menurutnya, transformasi ini akan menjadi tonggak penting bagi pengembangan ekonomi ibu kota dan meningkatkan daya saing lembaga keuangan milik daerah tersebut.

Tindakan tegas Gubernur Pramono Anung diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi Bank DKI dan masyarakat umum. Dengan pendekatan profesionalisme serta dukungan regulasi yang kuat, diharapkan lembaga ini dapat menjalankan fungsinya secara optimal tanpa hambatan teknis lagi. Langkah ini juga menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang berkualitas dan transparan.