Sebuah rencana sistem one way untuk mengelola arus lalu lintas mudik akan segera diberlakukan di beberapa ruas jalan tol mulai dari KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Jalan Semarang-Batang pada Kamis (27/3/2025). Strategi ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan kendaraan selama periode mudik. Selain mencakup ruas Cikopo-Palimanan, pihak terkait juga menyiagakan tim khusus untuk menangani kemacetan yang mungkin terjadi.

Pengaturan Lalu Lintas Mudik dengan Sistem One Way Dimulai di Berbagai Ruas Tol

Dalam langkah strategis untuk menghadapi lonjakan arus lalu lintas musiman, otoritas telah memutuskan untuk menerapkan sistem satu jalur atau one way di sejumlah ruas jalan tol. Kebijakan ini berlangsung dari pukul 14.00 WIB pada tanggal 27 Maret 2025 hingga tengah malam pada tanggal 29 Maret. Area yang terkena dampak mencakup KM 70 Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Kalikangkung di Jalan Semarang-Batang. Salah satu titik penting yang menjadi fokus adalah wilayah Cirebon.

Ketika aturan satu jalur ini berlaku, kendaraan yang bergerak dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta akan dialihkan ke jalur arteri, seperti jalur Pantura Cirebon. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian siap sedia, termasuk personel dari Satuan Lalulintas Polresta Cirebon dan bantuan dari Sat Samapta. Menurut Wakasat Lantas Polresta Cirebon AKP Enggar Jati Nugroho, pengalihan ini dilakukan sebagai tindakan antisipatif agar tidak terjadi kemacetan parah.

Berdasarkan observasi lapangan, aktivitas pemudik di jalur Pantura Cirebon semakin ramai dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sepeda motor menjadi moda transportasi utama yang dipilih oleh para pemudik dari Jakarta menuju wilayah Jawa Tengah.

Dengan adanya kebijakan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya perencanaan yang matang dalam menghadapi situasi darurat seperti lonjakan arus lalu lintas. Pengguna jalan juga diharapkan lebih patuh terhadap instruksi petugas agar proses pemudik berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Keberhasilan implementasi ini bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, petugas lapangan, dan kesadaran masyarakat.