Di tengah upaya pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan penggeledahan di kantor Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Tengah pada hari Selasa (22/4/2025). Aksi ini terkait dugaan suap proyek yang berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, selama tahun anggaran 2024-2025. Enam tersangka telah ditetapkan dalam kasus ini, termasuk pejabat daerah dan pihak swasta. Penyidik KPK saat ini sedang mengumpulkan bukti lebih lanjut untuk mendukung proses hukum.

Kronologi Penggeledahan dan Penetapan Tersangka

Pada awal bulan Maret 2025, KPK menangkap enam orang yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di Kabupaten OKU. Operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan setelah adanya indikasi kuat terkait penerimaan hadiah atau janji dalam pengadaan barang dan jasa di wilayah tersebut. Salah satu lokasi penting yang dikunjungi penyidik adalah Kantor Dinas Perkim Kabupaten Lampung Tengah, tempat penggeledahan dilakukan pada tanggal 22 April 2025.

Dalam perkembangan lebih lanjut, enam tersangka yang telah ditetapkan mencakup anggota Komisi III DPRD OKU, yaitu Ferlan Juliansyah dan M. Fahrudin; serta anggota Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati. Selain itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten OKU, Nopriansyah, juga termasuk dalam daftar tersangka. Dua pihak swasta, M. Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso, turut menjadi bagian dari investigasi ini.

KPK menjelaskan bahwa mereka diduga menerima atau memberikan gratifikasi yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur selama periode 2024-2025. Untuk kebutuhan penyidikan lebih lanjut, para tersangka dipenjara selama 20 hari pertama sebagai langkah hukum formal.

Pandangan Jurnalistik: Langkah Positif Menuju Transparansi

Keberanian KPK dalam melakukan operasi penggeledahan dan menetapkan tersangka menunjukkan komitmen serius terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Langkah-langkah seperti ini sangat penting karena memberikan pesan kepada masyarakat bahwa tidak ada tempat bagi praktik korupsi di negeri ini. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik, diharapkan semua pihak dapat bekerja demi kemajuan bangsa tanpa harus merugikan kepentingan publik.