Pada Senin, 24 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta. Acara ini menandai langkah penting pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi yang lebih terstruktur. Sebelumnya, sejumlah regulasi telah ditetapkan untuk mendukung pembentukan dan operasional BPI Danantara. Selain itu, beberapa pejabat kunci telah ditunjuk untuk memimpin badan ini, termasuk Rosan Perkasa Roeslani sebagai CEO, Pandu Sjahrir sebagai CIO, dan Dony Oskaria sebagai COO. Mantan presiden juga dilibatkan dalam dewan pengawas, meskipun posisinya spesifik belum diungkapkan.
Dalam upaya memperkuat struktur keuangan negara, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya dengan meluncurkan BPI Danantara. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan potensi ekonomi Indonesia. Peluncuran ini berlangsung di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta pada tanggal 24 Februari 2025. Sebagai bagian dari persiapan, Prabowo telah menandatangani beberapa undang-undang dan peraturan penting yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan organisasi BPI Danantara. Ini mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Perkasa Roeslani akan menjadi CEO BPI Danantara. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen investasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk mendukung Rosan, dua posisi penting lainnya telah dipilih, yaitu Chief Investment Officer (CIO) yang akan dipegang oleh pendiri AC Ventures Pandu Sjahrir dan Chief Operating Officer (COO) yang akan diisi oleh Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria. Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjadi ketua dewan pengawas, didampingi oleh mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad sebagai wakil ketua.
BPI Danantara merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global. Melalui penunjukan tim manajemen yang kuat dan regulasi yang mendukung, pemerintah berharap lembaga ini dapat berkontribusi signifikan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan ekonomi Indonesia, serta mendorong investasi asing dan domestik. Dengan demikian, BPI Danantara diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru bagi bangsa ini.