Pertemuan penting antara pemerintah dan legislatif di Istana Kepresidenan Jakarta menandai langkah maju dalam reformasi hukum ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rasa syukur dan penghargaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena telah mendukung proses penyusunan undang-undang yang signifikan. UU tersebut membuka jalan bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah institusi baru yang bertujuan untuk memperkuat sektor investasi dan bisnis milik negara.

Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Ketua DPR Puan Maharani dan perwakilan dari beberapa komisi DPR menjadi bukti kuat kerjasama antar lembaga. Sebelumnya, Prabowo juga telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 yang menetapkan struktur pengawasan dan pelaksanaan badan pengelola investasi ini. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperbarui dan memperkuat regulasi terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Inisiatif ini menunjukkan bahwa melalui kolaborasi yang erat antara eksekutif dan legislatif, Indonesia dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya Danantara, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam manajemen aset negara, serta memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi nasional. Ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi semua warga negara.