Pemerintah AS sedang mempertimbangkan sebuah inisiatif untuk memberikan cek dividen sebesar US$ 5.000 kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran federal. Usulan ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Elon Musk dan Presiden Donald Trump. James Fishback, CEO perusahaan investasi Azoria, pertama kali mengusulkan ide ini melalui media sosial X pada 18 Februari. Dia berpendapat bahwa sebagian pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat telah disalahgunakan dan perlu dikembalikan. Gedung Putih telah merilis daftar pengeluaran tidak efisien dan menargetkan pemangkasan anggaran hingga US$ 2 triliun. Program ini akan diberikan kepada rumah tangga pembayar pajak federal, bukan kepada semua warga negara.

Efisiensi Anggaran Federal: Target dan Implementasi

Upaya efisiensi anggaran federal menjadi fokus utama pemerintah AS. Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) bertujuan memotong pengeluaran hingga US$ 2 triliun. Meski Musk memperkirakan penghematan maksimal hanya mencapai setengahnya, langkah awal telah dilakukan dengan merilis daftar pengeluaran tidak efisien. Ini termasuk dana promosi keberagaman di Serbia dan Irlandia. DOGE berharap bisa menggunakan sebagian penghematan untuk membayar dividen kepada masyarakat.

James Fishback, pendukung utama inisiatif ini, mengusulkan agar 20% dari total penghematan dialokasikan untuk pembayaran dividen kepada 79 juta rumah tangga pembayar pajak. Konsep ini mirip dengan Dana Permanen Alaska, di mana masyarakat menerima bagian dari surplus anggaran negara. Tujuan utamanya adalah restitusi bagi wajib pajak dan dorongan bagi individu yang tidak bekerja untuk kembali ke pasar tenaga kerja. Namun, ketentuan dalam proposal ini masih dapat berubah jika dibahas lebih lanjut oleh anggota parlemen. Trump mendukung ide ini, sementara Musk menilai bahwa ini akan mendorong masyarakat melaporkan pemborosan anggaran pemerintah. Proses rekonsiliasi di Kongres masih berlangsung, tetapi beberapa pakar meragukan keberlanjutan program tanpa alokasi anggaran yang jelas.

Kontroversi dan Perspektif Berbagai Pihak

Berbagai pihak memiliki pandangan berbeda terhadap proposisi pembagian dividen pajak. Ketua DPR AS Mike Johnson menilai gagasan tersebut menarik secara politis, tetapi ada prioritas lain yang lebih mendesak. Utang federal sebesar US$ 36 triliun dan defisit yang sangat besar menjadi alasan utama untuk tidak mengalokasikan dana tambahan. Stephen Miller, Wakil Kepala Staf Gedung Putih, menyatakan bahwa pembahasan mengenai cek dividen masih dalam proses. Elaine Kamarck dari Brookings Institution menegaskan bahwa tanpa persetujuan Kongres, penggunaan dana ini ilegal. Maya MacGuineas dari Committee for a Responsible Federal Budget menilai bahwa pemerintah seharusnya tidak menjanjikan dana tambahan saat masih menghadapi defisit anggaran tahunan sebesar US$ 2 triliun. Ia juga menambahkan bahwa jika DOGE benar-benar mampu menghemat US$ 1 triliun per tahun, pengembalian dana kepada wajib pajak bisa masuk akal.

Sementara itu, Fishback terus melakukan lobi kepada anggota DPR dan Senat agar proposal ini dapat diadopsi. Dia menekankan bahwa setiap individu yang mengajukan laporan pajak akan memenuhi syarat untuk menerima pembayaran ini. Namun, tantangan utama adalah mendapatkan persetujuan Kongres dan meyakinkan publik bahwa program ini bermanfaat bagi ekonomi nasional. Dengan demikian, meskipun ide ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting, realisasinya masih membutuhkan banyak pertimbangan dan persetujuan hukum.