Peraturan baru yang diusulkan oleh pemerintah Prancis menimbulkan perdebatan tentang kebebasan beragama dan integrasi budaya. Pernyataan Menteri Dalam Negeri Prancis, Bruno Retailleau, mengenai rencana melarang penggunaan jilbab di lingkungan universitas memicu berbagai tanggapan dari masyarakat luas. Menurutnya, langkah ini bertujuan untuk mengatasi apa yang ia anggap sebagai distorsi nilai-nilai Islam yang sebenarnya.

Kebijakan serupa telah diberlakukan sebelumnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2004, namun universitas tetap mendapatkan pengecualian hingga saat ini. Selain itu, pelarangan penggunaan niqab di tempat umum mulai diterapkan pada tahun 2010, dengan sanksi berupa denda signifikan bagi pelanggar. Baru-baru ini, pada Agustus 2023, aturan tambahan juga dikeluarkan yang melarang abaya di sekolah-sekolah sebagai bentuk penegakan identitas negara yang sekuler.

Pemberlakuan larangan ini tidak hanya terbatas pada institusi pendidikan. RUU yang disetujui Senat pada Februari lalu bahkan mencakup pembatasan penggunaan jilbab dalam kompetisi olahraga nasional. Meski demikian, upaya ini terus dipertanyakan apakah benar-benar dapat memperkuat prinsip kesetaraan gender atau justru menjadi ancaman bagi hak asasi individu. Dalam konteks globalisasi dan pluralisme, dialog terbuka antara berbagai pihak sangat penting untuk menjaga harmoni sosial serta menghormati perbedaan budaya dan agama.