Sebuah proyek besar yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghidupkan kembali jalur kereta api dari Bandung menuju Ciwidey telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat. Meskipun tujuan utama rencana ini adalah untuk memperkuat potensi pariwisata dan perekonomian daerah, warga yang tinggal di sepanjang jalur rel lama merasa cemas karena kemungkinan tergusurnya tempat tinggal mereka. Salah satu lokasi yang menjadi pusat perhatian adalah Kampung Ciluncat, Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, di mana ratusan jiwa berpotensi kehilangan rumah dan mata pencaharian.

Kronologi dan Dampak Rencana Reaktivasi Jalur KA

Pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengumumkan reaktivasi jalur kereta api antara Bandung dan Ciwidey sebagai langkah strategis untuk mendukung perkembangan pariwisata dan ekonomi lokal. Namun, di balik ambisi tersebut, ada cerita lain yang memprihatinkan. Di Kampung Ciluncat, misalnya, penduduk setempat seperti Dadan Rustandi (42), Ketua RT 07/RW 01, menyuarakan ketidakpastian tentang masa depan mereka. Selama lebih dari 18 tahun, warga telah membangun rumah permanen di atas jalur rel yang tidak aktif lagi.

Dalam suasana desa yang tenang namun dipenuhi kecemasan, Dadan menjelaskan bahwa hampir semua bangunan di wilayahnya telah tumbuh bersamaan dengan jalur rel. Bahkan, beberapa rumah memiliki sisa-sisa rel yang masih tertinggal di dalamnya. Lebih dari 200 jiwa diperkirakan akan terdampak langsung oleh reaktivasi ini, termasuk sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan spiritual warga. "Yang kami butuhkan adalah solusi konkret agar tetap bisa memiliki tempat tinggal," ungkap Dadan.

Sementara itu, Iim (36), seorang pedagang dari Kampung Cibeureum Jati, Desa Sadu, Kecamatan Soreang, juga mengutarakan kebingungannya. Usaha kecil yang ia jalankan saat ini berlokasi tepat di atas jalur rel yang sama. Baginya, reaktivasi ini bukan hanya soal kehilangan tempat tinggal, tetapi juga penghapusan sumber penghidupan keluarganya.

Di tengah spekulasi dan ketidakpastian, para warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi yang adil serta mempertimbangkan kebutuhan dasar mereka selama proses transisi ini.

Dari perspektif jurnalistik, rencana reaktivasi jalur kereta api ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara pembangunan fisik dan kesejahteraan sosial. Proyek infrastruktur besar memang membawa banyak manfaat, tetapi jika tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, dampak negatifnya bisa jatuh kepada kelompok yang paling rentan. Oleh karena itu, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkelanjutan.