Pemerintah Provinsi Jawa Timur menawarkan solusi inovatif terkait isu penahanan ijazah oleh perusahaan. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan langkah konkret dengan memfasilitasi penerbitan ulang ijazah bagi pekerja yang kehilangan akses terhadap dokumen penting mereka. Langkah ini mencakup khususnya jenjang pendidikan SMA dan SMK, yang menjadi tanggung jawab langsung provinsi. Dengan demikian, para pekerja dapat merasa lebih tenang karena hak-hak dasar mereka dipenuhi melalui upaya nyata dari pemerintah daerah.

Permasalahan ini muncul akibat ketidakpastian yang dirasakan para pekerja terkait keberadaan ijazah mereka. Banyak dari mereka masih menunggu informasi pasti mengenai kapan dokumen tersebut akan dikembalikan oleh perusahaan yang sebelumnya menahannya. Untuk itu, Gubernur Khofifah telah memberikan arahan kepada Disnaker Jawa Timur agar segera mengumpulkan data lengkap dari para pelapor. Proses ini dimulai pada hari Senin (21/4/2025), di mana para pekerja akan diminta datang ke kantor Disnaker guna memberikan keterangan tambahan terkait asal usul sekolah mereka.

Kehadiran solusi ini membuka pintu harapan baru bagi para pekerja. Tidak hanya membantu mereka mendapatkan kembali akses terhadap ijazah, namun juga menunjukkan bahwa negara hadir sebagai pemecah masalah serius yang dihadapi rakyatnya. Melalui kerja sama antara Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur, setiap pekerja yang belum melengkapi dokumen wajib segera melapor melalui posko pengaduan. Selain itu, langkah ini tidak menghentikan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga tindakan ilegal tetap dikejar sesuai aturan.

Keputusan Gubernur Khofifah menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga martabat setiap individu, khususnya para pekerja. Dokumen seperti ijazah bukan sekadar lembaran kertas, melainkan simbol kesempatan masa depan yang harus dilindungi. Upaya ini menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah dapat bekerja secara proaktif untuk memperbaiki sistem dan menjamin hak-hak masyarakat. Semoga langkah ini dapat menjadi inspirasi bagi wilayah lain untuk mengambil tindakan serupa demi keadilan sosial.