Penerapan kebijakan perdagangan proteksionis oleh Amerika Serikat (AS) menimbulkan rasa khawatir di kalangan pelaku usaha Tanah Air. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyampaikan bahwa langkah tersebut berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan global. Sejak adanya wacana tarif timbal balik atau reciprocal tariff dari pemerintah AS, dunia usaha nasional telah memperhatikan perkembangan ini dengan cermat. Menurut Shinta, kebijakan tersebut bukan hanya tantangan bagi Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara lain yang memiliki surplus perdagangan dengan AS.

Upaya kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini. Apindo terus menjalin komunikasi dengan berbagai pihak untuk merancang strategi efektif bagi para eksportir Indonesia. Koordinasi dilakukan baik dengan pemerintah dalam negeri maupun perwakilan Indonesia di AS. Selain itu, diskusi juga dilakukan dengan mitra dagang serta pihak terkait dari pemerintah AS untuk mencari solusi terbaik. Menurut catatan resmi dari situs pemerintah AS, Indonesia masih menerapkan aturan kandungan lokal dan sistem perizinan impor yang kompleks, yang dinilai memengaruhi hubungan dagang kedua negara. Mulai tahun ini, regulasi baru tentang penempatan pendapatan ekspor di dalam negeri juga mulai diberlakukan.

Dalam perspektif regional, dampak kebijakan ini cukup signifikan. Berdasarkan analisis dari Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia, Ezaridho Ibnutama, tarif impor sebesar 32% yang diterapkan kepada produk-produk Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara, setelah Vietnam dan Thailand. Situasi ini menuntut kerja sama lintas sektor untuk melindungi kepentingan nasional. Melalui dialog konstruktif dan strategi adaptif, harapannya adalah agar Indonesia dapat tetap bersaing di pasar internasional tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip perdagangan yang adil dan saling menguntungkan.