Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, membuat kebijakan strategis dengan menghentikan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Singapura. Dalam diskusi yang berlangsung di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, ia menyampaikan alasan memalukan di balik impor tersebut serta rencana perubahan sumber impor ke Timur Tengah. Menurutnya, 54% kebutuhan BBM Indonesia saat ini dipenuhi oleh Singapura, sebuah negara tanpa produksi minyak. Kebijakan baru ini bertujuan untuk meningkatkan martabat energi nasional.
Kebijakan Penting untuk Keberlanjutan Energi Nasional
Pada hari Kamis (8/5/2025), di gedung megah kantor DPP Partai Golkar di wilayah Slipi, Jakarta Barat, seorang tokoh penting pemerintahan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, memberikan pernyataan mengejutkan. Dalam forum diskusi yang membahas arah kebijakan geostrategis dan geopolitik Indonesia, beliau menyoroti fakta bahwa selama ini Indonesia terlalu bergantung pada impor BBM dari Singapura. Lebih mencengangkan lagi, hampir setengah dari total impor berasal dari negara tersebut, yakni sekitar 54%. Padahal, Singapura sendiri tidak memiliki sumber daya minyak secara alami.
Dalam pidatonya, Bahlil menjelaskan bahwa harga BBM dari Singapura ternyata sama dengan harga dari produsen utama minyak dunia, yaitu Timur Tengah. Hal ini membuatnya heran dan akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah besar dalam enam bulan ke depan. "Kita akan sepenuhnya menghentikan impor minyak dari Singapura dan mulai mendapatkan pasokan langsung dari Timur Tengah," ungkapnya dengan nada tegas.
Bahlil juga menegaskan bahwa langkah ini bukan hanya soal efisiensi ekonomi tetapi juga masalah kebanggaan nasional. Ia menekankan bahwa jauh lebih layak bagi Indonesia untuk memperoleh minyak dari negara-negara penghasil daripada harus membelinya dari negara transit seperti Singapura.
Sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ia menambahkan bahwa kebijakan ini akan menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia untuk mandiri di sektor energi. "Ini adalah langkah menuju kemandirian energi dan peningkatan martabat bangsa," katanya.
Di sisi lain, ia juga mempertanyakan kemampuan otak kolektif bangsa ini yang tampaknya belum mampu melihat celah logika dalam sistem impor yang lama. Ia berharap, dengan kebijakan ini, semua pihak dapat belajar dan bersama-sama memajukan sektor energi nasional.
Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor solar pada tahun 2026, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan sebelumnya oleh Bahlil.
Dari perspektif seorang jurnalis, keputusan ini membawa pelajaran berharga tentang pentingnya kebijakan yang transparan dan berbasis data. Kebijakan ini juga menunjukkan betapa strategisnya pemikiran untuk memastikan bahwa sumber daya alam suatu negara dimanfaatkan secara optimal. Penghentian impor dari Singapura adalah contoh nyata bagaimana Indonesia sedang berupaya untuk lebih mandiri dan profesional dalam manajemen energi. Ini bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal kehormatan dan identitas sebagai bangsa besar.