Pasar keuangan Indonesia mengalami penurunan signifikan, dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot hingga 7% pada perdagangan Selasa, 18 Maret 2025. Penyebab utama pelemahan ini bukan hanya faktor eksternal, tetapi juga disumbang oleh ketidakpercayaan investor terhadap performa pemerintah baru. Sentimen negatif semakin diperparah oleh kekhawatiran terkait kebijakan fiskal yang diantisipasi akan berdampak pada konsumsi domestik.

Ketegangan pasar ditandai dengan meningkatnya risk premium hingga 12%, mencerminkan kecemasan investor terhadap arah kebijakan pemerintah pasca pelantikan. Selain itu, ketidakpastian atas rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk situasi pasar modal nasional.

Gelombang Ketidakpercayaan Investor

Situasi pasar keuangan Indonesia saat ini dipengaruhi oleh ketidakpercayaan investor terhadap kinerja pemerintah baru. Faktor ini lebih dominan dibanding sentimen global yang sebenarnya cenderung positif. Risk premium yang melonjak hingga 12% menjadi indikator kuat adanya kekhawatiran mendalam tentang kebijakan pemerintah yang dinilai belum jelas arahnya.

Tingginya risk premium menunjukkan bahwa investor semakin ragu terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu penyebab utama adalah ketidakpastian terkait kebijakan fiskal, termasuk rencana kenaikan PPN hingga 12%. Hal ini tidak hanya mempengaruhi persepsi pasar lokal, tetapi juga menyebabkan aliran modal asing keluar dari Indonesia. Secara keseluruhan, kondisi ini menciptakan tekanan besar terhadap IHSG dan instrumen investasi lainnya.

Dampak Pelemahan Konsumsi Akibat Efisiensi APBN

Pelemahan konsumsi domestik akibat efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turut memperparah situasi pasar keuangan Indonesia. Investor khawatir bahwa langkah-langkah penghematan anggaran dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menekan permintaan produk-produk dalam negeri. Kondisi ini membuat pasar saham semakin rentan terhadap gejolak.

Efisiensi APBN yang dilakukan pemerintah dirancang untuk memperkuat fiskal jangka panjang, namun dampak jangka pendeknya sering kali diabaikan. Pengurangan belanja negara secara langsung berdampak pada daya beli masyarakat, terutama segmen menengah ke bawah yang merupakan motor penggerak ekonomi domestik. Kombinasi antara kenaikan pajak dan pengurangan subsidi dikhawatirkan akan memperburuk kondisi pasar yang sudah lesu. Oleh karena itu, analis memperingatkan perlunya kebijakan yang lebih transparan dan responsif untuk memulihkan kepercayaan investor serta menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.