Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memutuskan untuk menunda seluruh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilakukan oleh perusahaan BUMN dan anak usahanya. Kebijakan ini berlaku bagi BUMN yang bukan merupakan perusahaan publik, dengan tujuan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi korporasi masing-masing entitas. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penyesuaian pengelolaan BUMN sesuai dengan regulasi terbaru.

Kebijakan Penundaan RUPS dan Evaluasi Korporasi BUMN

Dalam langkah penting yang diambil pada awal bulan Mei 2025, BPI Danantara menginstruksikan kepada seluruh BUMN untuk menunda pelaksanaan RUPS hingga adanya kajian mendalam dari pihaknya serta Holding Operasional. Keputusan ini diperkuat oleh revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang integrasi saham BUMN ke dalam holding operasional dan BPI Danantara.

Langkah ini mencakup semua aktivitas korporasi, seperti penggabungan bisnis, akuisisi, pemisahan divisi, investasi besar, divestasi, hingga kontrak jangka panjang yang signifikan. Semua kegiatan tersebut harus melewati tahap analisis mendalam sebelum diteruskan. CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa instruksi ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan penciptaan nilai tambah dalam setiap tindakan korporasi yang diambil BUMN.

Selain itu, Rosan juga menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam memimpin BUMN. Ia menegaskan bahwa pemilihan kepemimpinan akan didasarkan pada prinsip meritokrasi, dengan fokus pada individu-individu yang memiliki loyalitas tinggi terhadap negara. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun sistem karir yang transparan dan berintegritas di kalangan pegawai BUMN.

Ke depan, BUMN diminta untuk melaporkan perkembangan secara berkala kepada BPI Danantara guna memastikan kesesuaian dengan target strategis yang telah ditetapkan.

Dari perspektif seorang jurnalis, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan efektivitas manajemen BUMN. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan transparan, diharapkan BUMN dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, tantangan utama tetap ada pada implementasi kebijakan ini agar tidak menghambat dinamika bisnis yang cepat berubah di era globalisasi saat ini.