Pembaruan regulasi di sektor keuangan menjadi fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) guna memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi bank sentral dalam menjalankan tugasnya. Melalui proses ini, BI bertujuan untuk memperkuat perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan salah satu prioritas utama BI sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan. Namun, Perry menegaskan bahwa revisi undang-undang ini bertujuan untuk menggarisbawahi kembali bagaimana bank sentral dapat berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja serta dukungan terhadap sektor riil. "Kami ingin memastikan bahwa ada sinergi yang lebih baik antara kebijakan moneter, fiskal, dan program pemerintah lainnya," ungkap Perry dalam konferensi pers di Jakarta beberapa waktu lalu. Proses diskusi terkait revisi ini juga melibatkan Komisi XI DPR, di mana penegasan peran BI menjadi sorotan utama.

Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya revisi UU P2SK, diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih jelas mengenai cara BI bekerja sama dengan institusi lain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Perry, hal ini tidak berarti mengubah esensi dari tujuan awal BI, tetapi lebih kepada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana stabilitas moneter dapat mendukung pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Revisi ini akan membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi ekonominya di masa depan.

Perubahan regulasi yang dilakukan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan langkah strategis menuju kemajuan ekonomi nasional. Dengan mempertahankan prinsip stabilitas sebagai inti dari operasionalnya, BI menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang bersama tantangan zaman. Kolaborasi yang lebih erat antara otoritas moneter dan fiskal akan membawa dampak positif bagi seluruh elemen masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan umum.