Pengadilan Negeri Surakarta menjadi saksi penting dalam pelaksanaan sidang perdana dua kasus yang menggugat Presiden Republik Indonesia ke-7. Pada hari Kamis, 24 April 2025, dua perkara dengan nomor berbeda dibawa ke meja hijau untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Salah satu gugatan berkaitan dengan kendaraan nasional Esemka, yang menyeret nama sejumlah pihak termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta ini. Penggugat Aufaa Luqmana Re A menuntut tindakan wanprestasi dari para tergugat.

Gugatan lainnya menyasar aspek keabsahan ijazah pendidikan sang presiden. Kasus ini diajukan oleh seorang pengacara bernama Muhammad Taufiq, yang mempertanyakan validitas dokumen akademik yang dimiliki Joko Widodo. Dalam tuntutan ini, beberapa institusi pendidikan serta Komisi Pemilihan Umum Kota Solo turut disebut sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Sidang dilakukan secara terpisah namun pada waktu yang sama, dipimpin oleh majelis hakim yang berbeda guna memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan.

Perkembangan dua gugatan ini mencerminkan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mempertanyakan tindakan atau rekam jejak pemimpin melalui jalur hukum. Langkah ini juga menunjukkan bahwa tidak ada individu yang di atas hukum, bahkan bagi mereka yang menjabat posisi tertinggi di negara. Semoga proses hukum dapat memberikan kejelasan dan memperkuat rasa keadilan di masyarakat.