Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari pihak manapun untuk melibatkan pasukan penjaga perdamaian Indonesia di perbatasan Rusia-Ukraina. Meskipun media luar negeri melaporkan bahwa sekutu-sekutu Ukraina mengusulkan pengiriman kontingen damai PBB yang mencakup negara-negara seperti Indonesia, India, Brasil, dan Arab Saudi, namun konfirmasi resmi terhadap hal tersebut belum diterima oleh Jakarta. Pasukan yang dimaksud akan bekerja sama dengan "Koalisi yang Bersedia," yang dipimpin Inggris dan Prancis serta didukung oleh anggota NATO, guna memantau gencatan senjata jika terjadi kesepakatan antara Rusia dan Ukraina.

Laporan dari media Italia La Repubblica dan media Ukraina uatv.ua menyebut rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional sebagai langkah strategis untuk mengamankan perbatasan Ukraina dengan Uni Eropa. Dalam rencana tersebut, pasukan dari negara-negara non-NATO akan bergabung dengan tentara dari koalisi yang dipimpin negara-negara Barat. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Rolliansyah Soemirat, menjelaskan bahwa hingga kini tidak ada komunikasi formal terkait keinginan tersebut.

Kehadiran pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik telah menimbulkan berbagai spekulasi. Wakil Ketua Dewan Keamanan Nasional Rusia, Dmitry Medvedev, mengecam gagasan ini sebagai upaya perang besar antara blok NATO dan Moskow. Menurutnya, keberadaan tentara NATO di bawah kedok misi damai hanya akan memperburuk situasi dan menandakan keterlibatan langsung NATO dalam konflik militer.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov juga menyoroti risiko eskalasi ketegangan akibat kehadiran tentara NATO di Ukraina, bahkan dalam kapasitas penjaga perdamaian. Ia menekankan bahwa setiap langkah semacam itu dapat dianggap sebagai intervensi militer yang tidak sah.

Meski demikian, Indonesia tetap berpegang pada prinsip netralitas dan komitmen terhadap dialog damai sebagai solusi utama dalam menyelesaikan konflik internasional. Tanpa adanya permintaan resmi, Jakarta tampaknya akan terus mempertimbangkan posisinya dengan cermat sebelum membuat keputusan apa pun terkait partisipasi dalam misi internasional serupa.