Dalam upaya memperkuat pengelolaan perusahaan negara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), sekaligus membersihkan lingkungan kerja di BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir menekankan pentingnya sinkronisasi dalam menghadapi dinamika baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 1/2025 tentang BUMN.
Pengawasan dan Sinkronisasi: Kunci Sukses BPI Danantara
Di tengah perubahan regulasi terbaru, pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dan KPK berupaya membangun sistem pengawasan yang lebih ketat. Di ibu kota Jakarta, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa kolaborasi ini akan memastikan implementasi UU BUMN dilakukan secara efektif. Dengan adanya perubahan status jajaran direksi hingga komisaris BUMN yang tidak lagi termasuk penyelenggara negara, diperlukan definisi baru dan mekanisme pengawasan yang lebih cermat.
Dalam visi Presiden Prabowo Subianto, BPI Danantara harus menjadi pelaku utama dalam mengelola investasi nasional secara sehat dan sukses. Untuk mencapai hal tersebut, langkah-langkah seperti percepatan persetujuan dividen, merger, penutupan usaha, serta pengembangan strategi lainnya menjadi fokus utama. Erick juga menyebut bahwa program "bersih-bersih" BUMN telah lama digagas guna menekan kasus korupsi di sektor ini.
Melalui diskusi mendalam bersama KPK, langkah konkret akan diambil dalam waktu dekat. Erick optimistis bahwa sistem pengawasan yang baru dapat diterapkan dalam waktu dua hingga tiga minggu ke depan. Dengan membangun kepemimpinan yang kuat dan transparansi, harapan besar untuk menjadikan BPI Danantara sebagai motor penggerak ekonomi nasional semakin nyata.
Dari sudut pandang seorang jurnalis, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi sektor BUMN. Melalui kolaborasi dengan lembaga antirasuah, pengelolaan kekayaan negara diharapkan dapat dilakukan secara lebih profesional dan akuntabel. Hal ini juga memberikan sinyal positif bagi investor lokal maupun internasional bahwa Indonesia serius dalam menjaga integritas bisnisnya.