Dalam pertemuan penting antara Prof KH Ali Masykur Musa, Mudir JATMAN periode 2024-2029, dengan Menteri Hukum Supratman Andi Atgas di Kantor Kementerian Hukum, organisasi tarekat JATMAN resmi mendapatkan pengakuan sebagai satu-satunya badan otonom yang berada di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pertemuan ini menegaskan posisi strategis JATMAN dalam mengembangkan nilai-nilai spiritualitas melalui ajaran tarekat. Selain itu, kerja sama antara JATMAN dan Kementerian Hukum juga akan difokuskan pada penguatan kesadaran hukum masyarakat secara spiritual.

Kunjungan ke Kantor Kementerian Hukum

Pada hari Selasa (22/4/2025), di gedung megah Kementerian Hukum yang terletak di Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Kiai Ali Masykur bersama rombongan melakukan audiensi dengan Menkum Supratman Andi Atgas. Dalam diskusi tersebut, Kiai Ali menyampaikan hasil Kongres JATMAN serta Surat Keputusan dari PBNU tertanggal 21 Januari lalu yang memperkuat status JATMAN sebagai banom resmi NU.

Menurut Kiai Ali, JATMAN telah eksis sejak tahun 1957 dan kini semakin kokoh dalam struktur organisasi PBNU. Organisasi ini tidak hanya menjadi wadah bagi para ahli tarekat tetapi juga bertugas membimbing umat melalui praktik spiritual mereka masing-masing. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan peran JATMAN dalam upaya menyebarkan nilai-nilai spiritualitas yang sesuai dengan prinsip Nahdlatul Ulama.

Menteri Hukum turut memberikan dukungan terhadap program-program JATMAN, khususnya dalam bidang penyadaran hukum. Ia menyatakan bahwa JATMAN akan bekerja sama dengan Kementerian Hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya spiritualitas dalam konteks hukum. Meskipun demikian, Kiai Ali juga menegaskan bahwa meskipun ada organisasi tarekat lain seperti JATMA Aswaja, hanya JATMAN yang memiliki hubungan resmi dengan Nahdlatul Ulama.

Ia menambahkan bahwa di lingkungan NU, tidak ada tempat untuk faksi-faksi karena semua aktivitas spiritualitas harus dilakukan dalam bingkai JATMAN sebagai wujud kesatuan organisasi. Namun, Kiai Ali tetap menghormati hak setiap individu untuk mendirikan organisasi baru selama memenuhi persyaratan legal formal.

Sebagai kesimpulan, Kiai Ali berharap agar semua anggota JATMAN dapat tetap teguh menjalankan amanat spiritualitas tanpa terpengaruh oleh keberadaan organisasi tarekat lain yang tidak bernaung di bawah NU.

Dari sudut pandang jurnalistik, kunjungan ini menandakan langkah penting dalam memperkuat identitas organisasi tarekat di Indonesia. Kerja sama antara JATMAN dan Kementerian Hukum dapat menjadi contoh bagaimana nilai-nilai spiritual dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum modern. Hal ini juga menunjukkan betapa pentingnya menjaga kebersamaan dalam komunitas agama tanpa mengabaikan hak individu untuk berorganisasi sesuai aturan yang berlaku. Melalui sinergi ini, diharapkan masyarakat luas dapat lebih memahami pentingnya harmonisasi antara hukum dan spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari.