Presiden Prabowo Subianto berencana untuk meresmikan sebuah badan pengelola investasi baru, yang dikenal sebagai Daya Anagata Nusantara (Danantara), pada tanggal 24 Februari 2025. Badan ini bertujuan untuk mengelola dana dari dividen BUMN dan negara melalui berbagai instrumen investasi. Tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan sistem transparansi dan tata kelola yang baik. Mantan presiden dan wakil presiden juga diminta untuk berpartisipasi dalam pengawasan lembaga tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua hal terkait Danantara masih dalam tahap pembahasan dan penyiapan.
Perhelatan peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto telah ditetapkan pada akhir bulan Februari tahun depan. Lembaga ini dirancang untuk memaksimalkan hasil investasi dari dana pemerintah dan BUMN. Untuk memastikan operasinya berjalan dengan baik, Prabowo mengajak mantan kepala negara dan wakilnya untuk ikut serta dalam proses pengawasan. Ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keterbukaan dan efektivitas pengelolaan dana.
Joko Widodo, mantan presiden Republik Indonesia, memberikan tanggapan hati-hati mengenai permintaan tersebut. Dia mengungkapkan bahwa segala aspek berkaitan dengan Danantara masih dalam tahap persiapan intensif. "Semua masih dalam proses matang, sedang digodok," ungkap Jokowi saat berbicara dengan media di rumahnya di Solo. Menurutnya, keputusan final akan diambil setelah mendapatkan lebih banyak informasi dari pihak pemerintah. Jokowi menekankan pentingnya menunggu hasil diskusi resmi sebelum membuat komentar lebih lanjut.
Berdirinya Danantara diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan ekonomi Indonesia. Dengan adanya badan ini, pemerintah berupaya menciptakan mekanisme investasi yang lebih transparan dan terstruktur. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pengelolaan dana yang bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, partisipasi mantan pejabat tinggi negara dalam pengawasan diharapkan dapat menambah integritas dan profesionalisme dalam operasi lembaga tersebut.