Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peraturan penting yang menetapkan kerangka hukum bagi pengelolaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2025 mendefinisikan struktur dan tugas BPI Danantara, termasuk susunan dewan pengawas dan badan pelaksana. Struktur ini melibatkan tokoh-tokoh kenamaan dari berbagai bidang, serta mantan pemimpin nasional untuk membantu dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, peraturan ini juga mencakup detail tentang fungsi dan wewenang masing-masing komponen dalam badan tersebut.

Struktur Pengawasan dan Pelaksanaan

BPI Danantara dibentuk dengan tujuan memperkuat pengelolaan investasi strategis di Indonesia. Struktur organisasi badan ini terdiri dari dua elemen utama: dewan pengawas dan badan pelaksana. Dewan pengawas dipimpin oleh Menteri BUMN dan didukung oleh tokoh-tokoh perekonomian dan investasi nasional. Sementara itu, badan pelaksana dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab atas operasional harian badan.

Dewan pengawas memiliki tugas penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan BPI Danantara berjalan sesuai aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Komposisi dewan ini mencakup figur-figur kunci seperti Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ketua, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai anggota, serta pejabat-pejabat tinggi lainnya. Dewan ini bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja, menyetujui rencana kerja, dan memberikan laporan kepada Presiden. Selain itu, dewan ini juga dibantu oleh sekretariat dan beberapa komite spesialis yang fokus pada audit, etika, remunerasi, dan sumber daya manusia.

Fungsi Operasional dan Kebijakan

Badan pelaksana berfungsi sebagai unit eksekutif yang mengelola operasional sehari-hari BPI Danantara. Para anggotanya berasal dari kalangan profesional yang dipilih berdasarkan kapabilitas dan keahlian mereka. Kepala badan pelaksana, Rosan Roeslani, bertanggung jawab untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melaksanakan operasional badan. Anggota-anggota lainnya memiliki peran spesifik dalam bidang seperti manajemen risiko, pengembangan bisnis, dan investasi.

Mereka bertanggung jawab untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, serta mengusulkan struktur organisasi dan sistem manajemen kepegawaian. Badan pelaksana juga berwenang untuk merekrut profesional tambahan jika diperlukan. Selain itu, mereka harus memastikan bahwa semua aktivitas operasional berjalan efisien dan sesuai dengan standar tertinggi. Dengan demikian, BPI Danantara dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia.